7 Identitas Pejabat dan Swasta Terjaring OTT KPK di Ponorogo yang Dibawa ke Kuningan Jakarta Termasuk Bupati

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo, Jawa Timur, berhasil mengamankan setidaknya tujuh orang yang kemudian dibawa ke Jakarta.

KPK telah mengidentifikasi ketujuh individu tersebut. "Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini, yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya merupakan adik Bupati," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta pada hari Sabtu (8/11/2025).

Budi Prasetyo menyampaikan informasi ini setelah kedatangan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.10 WIB.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, salah satu yang turut dibawa ke Jakarta adalah Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono. Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bahwa total terdapat 13 orang yang ditangkap dalam OTT di Ponorogo, termasuk Sugiri Sancoko. Namun, dari jumlah tersebut, KPK baru membawa tujuh orang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Pada tanggal 7 November 2025, KPK telah mengonfirmasi pelaksanaan OTT yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. KPK menjelaskan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Ponorogo tersebut.

OTT Ketujuh Sepanjang 2025

KPK mulai melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2025 dengan menangkap anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada bulan Maret 2025.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2025, KPK juga melakukan OTT yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Kemudian, pada tanggal 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT ini berhubungan dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Selain itu, pada tanggal 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta yang terkait dengan dugaan suap dalam pengelolaan kawasan hutan.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, KPK juga melakukan OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Terakhir, pada tanggal 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025.