KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diduga terlibat korupsi mutasi dan rotasi jabatan, memicu rasa penasaran publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi target utama dalam dugaan tindak pidana korupsi. Operasi senyap ini berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti awal.

OTT tersebut berlangsung pada Jumat, 7 November 2025, di Ponorogo, Jawa Timur. KPK menduga kuat adanya praktik korupsi terkait mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penangkapan ini menjadi sorotan nasional mengingat posisi strategis yang diemban oleh Bupati Sugiri Sancoko.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penyitaan uang tunai dalam mata uang rupiah dari lokasi OTT. Meskipun jumlah pasti uang yang disita belum dapat dirinci, tindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan sedang menjalani proses pemeriksaan intensif di Jakarta.

Detail Penangkapan dan Pihak Terlibat

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Ponorogo, KPK berhasil mengamankan total 13 orang. Di antara mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sendiri, yang menjadi fokus utama penyelidikan. Penangkapan ini menunjukkan skala dugaan korupsi yang mungkin melibatkan banyak pihak.

Tujuh dari 13 orang yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dalam dua kloter terpisah. Kloter pertama mencakup Bupati Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, dan Direktur Utama RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma. Turut diamankan pula Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo serta dua pihak swasta yang diduga terlibat.

Kloter kedua yang tiba di Jakarta membawa seorang individu berinisial KPU, yang diidentifikasi sebagai orang kepercayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Keberadaan berbagai pihak dari unsur pemerintahan hingga swasta ini mengindikasikan adanya jaringan yang terstruktur dalam dugaan praktik korupsi tersebut. Proses pemeriksaan terhadap mereka masih terus berlangsung untuk mendalami peran masing-masing.

Proses Hukum dan Barang Bukti yang Disita

Setelah penangkapan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang berlaku. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai penetapan tersangka dalam kasus ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo secara spesifik menyebutkan bahwa tim penyidik telah menyita "sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah." Meskipun detail mengenai nominal uang yang disita belum diungkapkan, penyitaan ini menjadi salah satu bukti awal yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi. Barang bukti ini akan menjadi dasar penting dalam proses penyidikan selanjutnya.

Penyitaan uang tunai ini seringkali menjadi indikator kuat adanya transaksi ilegal atau suap dalam kasus korupsi. KPK akan terus mendalami asal-usul uang tersebut serta keterkaitannya dengan dugaan mutasi dan rotasi jabatan yang menjadi fokus penyelidikan. Transparansi dalam pengungkapan barang bukti diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Rekam Jejak Operasi Tangkap Tangan KPK di Tahun 2025

Operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Ponorogo ini merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan intensitas kerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di berbagai sektor dan wilayah. Serangkaian OTT ini menegaskan komitmen KPK untuk tidak pandang bulu dalam menindak pelaku korupsi.

Sebelumnya, KPK telah melakukan beberapa OTT penting di tahun yang sama. Pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kemudian, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumut. Bulan Agustus 2025 menjadi saksi tiga OTT, yaitu terkait RSUD di Kolaka Timur, dugaan suap pengelolaan kawasan hutan, dan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gerungan.

Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025, juga menjadi salah satu sorotan. Rentetan OTT ini menunjukkan bahwa KPK terus aktif memantau dan menindak praktik korupsi, mulai dari tingkat daerah hingga kementerian. Setiap operasi ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan negara.

Sumber: AntaraNews