LIVE

Kasus Gratifikasi MPR, KPK Ungkap Pelaku Diduga Terima Belasan Miliar Rupiah

Budi mengatakan, nominal gratifikasi tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.

kpk
Kasus Gratifikasi MPR, KPK Ungkap Pelaku Diduga Terima Belasan Miliar Rupiah
Kasus Gratifikasi MPR, KPK Ungkap Pelaku Diduga Terima Belasan Miliar Rupiah (merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Tersangka diketahui sebagai penyelenggara negara yang diduga menerima uang hingga belasan miliar rupiah terkait proyek pengadaan di MPR.

"Sejauh ini sekitar belasan miliar," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (23/6).

Budi mengatakan, nominal gratifikasi tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik. Namun ia memastikan, kasus ini berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

"Masih terus dihitung dan KPK juga mendalami berbagai informasi terkait dengan pengadaan apa saja yang terkait dengan penerimaan gratifikasi tersebut," jelasnya.

Identitas Tersangka Masih Dirahasiakan

Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas tersangka maupun konstruksi detail perkara. Namun, dua pejabat pengadaan dari Setjen MPR RI telah dipanggil sebagai saksi, yakni Cucu Riwayati dan Fahmi Idris.

"Dugaan penerimaan gratifikasi yang ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa," tambah Budi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, memastikan tidak ada pimpinan MPR RI yang terlibat dalam perkara ini, baik dari periode 2019–2024 maupun 2024–2029.

"Tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari Sekretariat, atau dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Ma’ruf Cahyono," tegasnya.

Siti menyatakan, MPR RI menghormati proses hukum yang tengah dijalankan oleh KPK.

"MPR RI menghormati proses hukum yang berjalan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, MPR RI memastikan komitmen institusi untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

"Sekali lagi kami sampaikan, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, baik yang saat ini menjabat maupun pimpinan pada periode sebelumnya. Fokus perkara ini berada pada ranah administratif Sekretariat Jenderal pada masa itu," tutup Siti.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Modus 'Uang Hangus' dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.

KPK
{{caption}}
Profil Ma'ruf Cahyono: Dari Sekjen MPR hingga Tersangka Gratifikasi KPK

Ma'ruf Cahyono sebelumnya ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi di MPR.

maruf cahyono sekjen mpr
{{caption}}
KPK Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Gratifikasi Rp17 Miliar

Ma'ruf Cahyono diduga menerima gratifikasi sekitar Rp17 miliar.

KPK
{{caption}}
Maraton Tiga Hari Usut Kasus Korupsi di MPR, KPK Periksa 6 Orang Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 3 hari.

KPK
{{caption}}
Ketua MPR Ahmad Muzani Buka Suara Terkait KPK Usut Dugaan Perkara Korupsi di Lembaganya

Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

kasus korupsi mpr
{{caption}}
Duduk Perkara Korupsi Miliaran di Gedung Dewan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi di lingkungan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI.

Korupsi
{{caption}}
KPK Periksa Dua Pejabat MPR Terkait Dugaan Gratifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeriksaan keduanya dilakukan untuk mendalami aliran dana gratifikasi serta mekanisme pengadaan yang diduga menyimpang dalam proyek di MPR RI.

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

Bersamaan dengan adanya penetapan tersangka ini, KPK juga memanggil dua orang saksi di periksa dalam perkara ini.

Tersangka Korupsi
{{caption}}
KPK Endus Dugaan Gratifikasi di MPR, Pengusutan sedang Berlangsung

Pengusutan itu merupakan kasus baru yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

MPR
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas DPR RI

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

Korupsi Rumah Dinas DPR
{{caption}}
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

KPK
{{caption}}
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

KPK
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
KPK Endus Praktik Korupsi di Sekolah: Pemberian Hadiah saat Kenaikan Kelas jadi Hal Lumrah

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

berita update
{{caption}}
Gubernur Banten Tegaskan Tolak Praktik Titipan dalam Penerimaan Siswa Baru

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.

andra soni
{{caption}}
KPK Periksa Rita Widyasari, Dalami Hubungan dengan Tiga Korporasi Tersangka Gratifikasi Batu Bara

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

batu bara
{{caption}}
Menko Yusril Buka Suara soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditetapkan Tersangka Korupsi

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

berita update
{{caption}}
Prabowo Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

berita update
{{caption}}
'Setiap Klik Ada Harganya', KPK Ungkap Alur Pemerasan Izin Tinggal WNA oleh Silmy Karim Cs

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.

berita update