Kasus Gratifikasi MPR, KPK Ungkap Pelaku Diduga Terima Belasan Miliar Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.

Ma'ruf Cahyono sebelumnya ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi di MPR.

Ma'ruf Cahyono diduga menerima gratifikasi sekitar Rp17 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 3 hari.

Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi di lingkungan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI.

Pemeriksaan keduanya dilakukan untuk mendalami aliran dana gratifikasi serta mekanisme pengadaan yang diduga menyimpang dalam proyek di MPR RI.

Bersamaan dengan adanya penetapan tersangka ini, KPK juga memanggil dua orang saksi di periksa dalam perkara ini.

Pengusutan itu merupakan kasus baru yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Golkar menanggapi usulan KPK soal kaderisasi capres. Sarmuji menilai peluang harus tetap terbuka bagi tokoh terbaik, termasuk dari luar partai.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang tengah bergulir.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Isi dari SDB itu akan digunakan oleh KPK sebagai barang bukti dan menjadi upaya dalam hal pemulihan aset.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

Anggota DPRD NTB Abdul Rahim menolak tawaran suap Rp150 juta terkait program direktif Gubernur, mengungkap modus Penolakan Suap Legislator NTB dalam persidangan.

Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai, dengan fokus pada aliran dana dari pengusaha rokok, usai pemeriksaan pegawai Bea Cukai.

Sidang kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker mengungkap fakta mengejutkan. Seorang saksi mengaku rutin menyetor hingga Rp100 juta per tahun untuk pengurusan sertifikat K3, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi di lembaga tersebut.