KPK Periksa Dua Pejabat MPR Terkait Dugaan Gratifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.

Tanak menyatakan dua anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan BI dan OJK.

Ma'ruf Cahyono diduga menerima gratifikasi sekitar Rp17 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 3 hari.

Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi di lingkungan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI.

Budi mengatakan, nominal gratifikasi tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.

Bersamaan dengan adanya penetapan tersangka ini, KPK juga memanggil dua orang saksi di periksa dalam perkara ini.

Pengusutan itu merupakan kasus baru yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.