LIVE

Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

sertifikat tanah
Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat
Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat (merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) adanya aset 26.000 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto mengaku menemukan adanya 26.000 bidang tanah yang belum bersertifikat. Ia mengingatkan ketiadaan sertifikat merupakan awal lenyapnya aset milik pemerintah.

"Kenapa kami selama enam tahun terus mendorong dan tidak bosan-bosannya, itu awal dari hilangnya tanah itu dari negara. Jadi bahasanya bukan menyelamatkan, tapi mengamankan aset tanah pemerintah daerah," kata Edi.

Edi menjelaskan, program sertifikasi massal merupakan kolaborasi tiga pihak, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemerintah daerah. Bagi BPN, ini menjadi bagian dari Reforma Agraria.

"Bagi KPK, ini adalah upaya pencegahan korupsi. Adapun pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan langsung, mulai dari pengamanan aset hingga potensi pendapatan dari pemanfaatan dan retribusi tanah yang telah jelas statusnya," ucapnya

29.000 Bidang Tanah Bermasalah

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan, termasuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak terpakai dan tanah perorangan.

Ia mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) segera menyusun rekomendasi kepemilikan aset agar bisa ditindaklanjuti penerbitan sertifikatnya oleh Kementerian ATR.

"Ini juga terkait 70 persen potensi pendapatan daerah yang bisa menjadi objek pendapatan tambahan, termasuk di daerah-daerah strategis. Harus ada agresivitas dari pada daerah. Kalau tidak agresif, tidak mungkin teman-teman BPN dapat data," ujar Andi Sudirman.

Sengketa dengan Pihak Ketiga

Ia mengakui sejumlah kendala seperti sengketa dengan pihak ketiga, aset dalam status gugatan, dan dokumen yang belum lengkap akibat pengalihan kewenangan. Namun dengan pendampingan KPK dan ATR/BPN, ia optimistis target sertifikasi dapat tercapai.

Staf Ahli Menteri ATR/BPN Andi Tenri Abeng menambahkan, Sulsel dipilih sebagai proyek percontohan karena komitmen kepala daerahnya dalam menangani persoalan pertanahan. “Kami sangat senang dan berharap kegiatan ini bisa diimplementasikan sampai ke daerah,” pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Data Korban dan 4 Daerah Paling Terdampak Gempa Palu

{{caption}}
Kaca Rumah Dinas Diduga Ditembak, Wabup Deli Serdang Curiga Motif Intimidasi

{{caption}}
Viral Video Pertengkaran Penumpang Dilerai Petugas Bandara Soekarno Hatta

{{caption}}
Maling di Mojokerto Tepati Janji dalam Surat, Kembalikan Uang ke Pemilik Toko

{{caption}}
Kepala BPOM Beberkan Tantangan Pengawasan Program MBG

{{caption}}
Cerita Mahasiswa Tentang Pertemuan dengan Wapres Gibran

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Ingatkan Kemenperin soal Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.

KPK
{{caption}}
Bupati Bandung Dorong Percepatan Sertifikasi 1.545 Bidang Aset Pemkab Bandung

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak percepatan sertifikasi 1.545 bidang aset Pemkab Bandung demi kepastian hukum dan mencegah sengketa, sekaligus memenuhi penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Sertifikasi Aset Pemkab Bandung
{{caption}}
KPK Catat 322 Perkara Tindak Pidana Korupsi di Sulsel dalam Lima Tahun Terakhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 322 perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Sulawesi Selatan sejak 2020, menyoroti urgensi pencegahan korupsi yang sistemik.

KPK
{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta Senilai Rp102 Triliun, Raih Rekor MURI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

muri
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Soroti Maraknya Aset Daerah Dobel Klaim, Dorong Percepatan Sertifikasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Nusron Wahid
{{caption}}
Target PTSL Trenggalek: Kantor Pertanahan Siap Terbitkan 25 Ribu Sertifikat Tanah di 2026

Kantor Pertanahan Trenggalek menargetkan penerbitan 25 ribu sertifikat tanah melalui program PTSL pada tahun 2026, mencakup 12 ribu hektare di tujuh kecamatan dan 48 desa, demi pengamanan aset dan peningkatan nilai ekonomi lahan.

Jawa Timur
{{caption}}
Tiga Strategi Pengamanan Aset Daerah Banten Diterapkan, Cegah Korupsi dan Kehilangan

Pemerintah Provinsi Banten menerapkan tiga strategi pengamanan aset daerah untuk mencegah kehilangan aset dan potensi korupsi. Langkah ini juga menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah pada 2025.

Pemprov Banten
{{caption}}
KPK 'Warning' 18 Daerah di Sulsel karena Dapat Rapor Merah Dalam Survei Penilaian Integritas

KPK mengumpulkan 24 kepala daerah di Sulsel dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Ruang Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10).

KPK
{{caption}}
Serahkan 500 Sertifikat Tanah di Kendal, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Era Jokowi Naik Dua Kali Lipat

Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut seperti dengan melakukan fotocopy.

raja juli antoni
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset

Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Kantah Serang Serahkan 130 Sertifikat PTSL 2026, Pacu Target 9.000 Bidang Selesai Semester I

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

atr bpn
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

hak lahan
{{caption}}
PTSL Temanggung 2026: Kantor Pertanahan Targetkan 500 Hektare Tanah Terpetakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bersiap mencapai target ambisius pemetaan 500 hektare bidang tanah dan penerbitan 10.998 sertifikat melalui program PTSL Temanggung 2026, memastikan tertib administrasi pertanahan. Simak strategi pelaksanaannya!

administrasi pertanahan
{{caption}}
BPN NTT Targetkan 15.800 Sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, Perkuat Reforma Agraria

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

bpn ntt
{{caption}}
Seskab Teddy Terima Menteri ATR Nusron Wahid, Fokus Sertifikat Tanah Korban Bencana dan Penertiban HGU

Pertemuan kedua pejabat negara itu membahas sejumlah isu strategis, terutama di bidang agraria dan tata ruang.

nusron wahid
{{caption}}
Waspada Pendaftaran Sertifikat Tanah Gratis dari Kementerian ATR Disalahgunakan untuk Penipuan, Ketahui Modus Operasinya

Warga diminta untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, termasuk hoaks mengenai pendaftaran sertifikat tanah secara gratis.

berita update
{{caption}}
6 Jam Dibuka, 'Lapor Mas Wapres' Terima 50 Aduan Lebih dari Warga Terbanyak soal Masalah Tanah

Pranggono menyampaikan, warga akan dilayani oleh sejumlah staf untuk diterima aduannya.

berita update