KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

Ma'ruf Cahyono sebelumnya ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi di MPR.

Ma'ruf Cahyono diduga menerima gratifikasi sekitar Rp17 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 3 hari.

Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi di lingkungan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI.

Pemeriksaan keduanya dilakukan untuk mendalami aliran dana gratifikasi serta mekanisme pengadaan yang diduga menyimpang dalam proyek di MPR RI.

Budi mengatakan, nominal gratifikasi tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.

Pengusutan itu merupakan kasus baru yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.

Pengadilan Negeri Mataram akan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota pada 15 April 2026, melibatkan tiga tersangka yang dijerat KUHP baru.

Kejaksaan Agung menetapkan ST, pengelola PT AKT, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin sejak 2017, menimbulkan kerugian negara. Simak detail penangkapan dan modus operandi PT AKT.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan RVL, mantan Kepala KSOP Belawan, sebagai tersangka baru kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Belawan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait kasus korupsi kuota haji, menegaskan semua fakta akan terungkap detail dalam persidangan. Masyarakat diajak mengikuti perkembangan kasus yang menyeret mantan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.

KPK telah melimpahkan Tahap II penyidikan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya.

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan.