LIVE

Ketua MPR Ahmad Muzani Buka Suara Terkait KPK Usut Dugaan Perkara Korupsi di Lembaganya

Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

kasus korupsi mpr
Ketua MPR Ahmad Muzani Buka Suara Terkait KPK Usut Dugaan Perkara Korupsi di Lembaganya
Ketua MPR Ahmad Muzani Buka Suara Terkait KPK Usut Dugaan Perkara Korupsi di Lembaganya (merdeka.com)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menghormati pengusutan dugaan kasus korupsi di MPR dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

"Ya saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Muzani mengaku menunggu penyelesaian perkara yang masih diselidiki lembaga antirasuah tersebut.

"Dan tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya," ujar Muzani yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini.

Duduk Perkara Korupsi Miliaran di MPR


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi di lingkungan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI. Pengusutan dugaan rasuah ini merupakan kasus gratifikasi dalam pengadaan yang telah naik ke tahap penyidikan KPK.

"Terkait dugaan gratifikasi pengadaan," ujar Plt Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Meskipun KPK belum menerangkan lebih lanjut konstruksi perkaranya. Komisi Antirasuah rupanya sudah menetapkan seorang tersangka. Hanya saja identitas tersebut masih dirahasiakan.

"Sudah ada tersangka," kata Budi.

KPK memanggil dua orang saksi di periksa dalam perkara ini. Mereka adalah pejabat PBJ Setjen MPR RI Tahun 202-2021 atas nama Cucu Riwayati dan Fahmi Idris selaku Pejabat pokja-IKPBJ Setjen MPR RI tahun 2020. Mereka diperiksa diduga mengetahui perihal terjadinya gratifikasi di lingkungan DPR tersebut.

"Dugaan penerimaan gratifikasi yang ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa," kata Budi.

Rebih rinci lagi, dugaan gratifikasi pengadaan tersebut terjadi dengan adanya proyek barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI. Tersangka yang dibidik KPK diduga telah menerima gratifikasi belasan miliar diduga untuk memuluskan proyek pengadaan di MPR.

"Sejauh ini sekitar belasan miliar," beber Budi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Panggil Ketua PPATK, Bahas Evaluasi Transaksi Keuangan hingga Pengawasan Aliran Dana

{{caption}}
28 Anggota Geng Moror Ditangkap di Maros, Sempat Ancam Polisi dengan Busur Ketapel

{{caption}}
Momen Kocak Aldi Taher saat Bertemu AHY: Ya Allah Mimpi Apa Gabung Demokrat

{{caption}}
Motif Pembunuhan Sadis Lansia di Pekanbaru Terbongkar: Sakit Hati dan Ekonomi

{{caption}}
PDIP Dialog dengan Partai Non Parlemen Cari Kesepakatan Ambang Batas Parlemen

{{caption}}
Imam Masjid di Palopo Dikeroyok, Diduga Gara-Gara Tegur Bocah Main Mikrofon

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Modus 'Uang Hangus' dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Gratifikasi Rp17 Miliar

Ma'ruf Cahyono diduga menerima gratifikasi sekitar Rp17 miliar.

KPK
{{caption}}
Maraton Tiga Hari Usut Kasus Korupsi di MPR, KPK Periksa 6 Orang Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 3 hari.

KPK
{{caption}}
Duduk Perkara Korupsi Miliaran di Gedung Dewan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi di lingkungan Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI.

Korupsi
{{caption}}
KPK Periksa Dua Pejabat MPR Terkait Dugaan Gratifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeriksaan keduanya dilakukan untuk mendalami aliran dana gratifikasi serta mekanisme pengadaan yang diduga menyimpang dalam proyek di MPR RI.

KPK
{{caption}}
Kasus Gratifikasi MPR, KPK Ungkap Pelaku Diduga Terima Belasan Miliar Rupiah

Budi mengatakan, nominal gratifikasi tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi di MPR

Bersamaan dengan adanya penetapan tersangka ini, KPK juga memanggil dua orang saksi di periksa dalam perkara ini.

Tersangka Korupsi
{{caption}}
KPK Endus Dugaan Gratifikasi di MPR, Pengusutan sedang Berlangsung

Pengusutan itu merupakan kasus baru yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

MPR
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas DPR RI

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

Korupsi Rumah Dinas DPR
{{caption}}
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

KPK
{{caption}}
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

KPK
{{caption}}
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

KPK
{{caption}}
MPR Dorong Peningkatan Keterampilan Buruh, Momentum Komitmen Prabowo Hadapi Era Digital

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya Peningkatan Keterampilan Buruh di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto, guna menghadapi tantangan digitalisasi dan otomatisasi serta menarik investasi berkualitas.

ekonomi nasional
{{caption}}
Wakil Ketua MPR Dorong Peningkatan Kepercayaan Publik pada Program Vaksinasi Anak

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi anak demi masa depan generasi penerus bangsa, mengingat jutaan anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar.

edukasi kesehatan
{{caption}}
Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Kesadaran Kesetaraan Gender Indonesia

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan penguatan kesadaran akan Kesetaraan Gender Indonesia dan percepatan keadilan serta kesempatan yang sama bagi perempuan, menyoroti tantangan dan data memprihatinkan.

hak perempuan
{{caption}}
MPR Dukung Peningkatan Cadangan Migas Nasional Jadi 90 Hari, Antisipasi Gejolak Global

Pimpinan MPR sepakat dengan instruksi Presiden Prabowo untuk Peningkatan Cadangan Migas Nasional hingga 90 hari, langkah strategis hadapi ketidakpastian geopolitik global.

cadangan migas nasional
{{caption}}
Indonesia Bisa Saja Keluar dari BoP, Tapi Ada Syaratnya

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Indonesia dapat keluar dari Board of Peace kapan saja, menyusul meningkatnya konflik Timur Tengah dan dinamika geopolitik.

berita update
{{caption}}
MPR Kecam Serangan Sipil di Timur Tengah, Ingatkan OKI Waspada Adu Domba Konflik

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras serangan sipil dan objek ekonomi di Timur Tengah, mendesak OKI waspada terhadap potensi adu domba yang dapat memperluas konflik. Apa langkah konkret yang harus diambil?

ekonomi