KPK Rinci Barang Bukti Suap Bupati Muara Enim, Ada Uang Tunai dan Saldo Rekening Miliaran Rupiah

KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rinci telah membeberkan barang bukti dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim Edison. Perincian ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap tuntas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kasus suap ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2025-2026. Penyelidikan mendalam yang dilakukan KPK menunjukkan adanya indikasi aliran dana haram yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta. Bupati Muara Enim Edison sendiri baru dilantik pada Februari 2025 untuk periode 2025-2030.

KPK telah mengamankan berbagai bentuk barang bukti, mulai dari uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, hingga saldo rekening yang tersebar di beberapa akun. Perincian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai modus operandi dan besaran suap yang terjadi dalam kasus Barang Bukti Suap Bupati Muara Enim ini.

Detail Barang Bukti Suap Bupati Muara Enim

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa barang bukti utama yang berhasil diamankan meliputi uang tunai sebesar Rp323 juta. Uang ini ditemukan dalam tas ransel milik Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani. Penemuan ini menjadi salah satu petunjuk awal yang kuat dalam pengembangan kasus korupsi tersebut.

Selain itu, tim penyidik KPK juga berhasil menyita uang tunai rupiah dan mata uang asing dari brankas yang tersimpan di rumah Abi Nurwardani. Total uang tunai yang ditemukan dari brankas tersebut adalah Rp40 juta, ditambah 3.200 dolar Amerika Serikat, dan 2.260 riyal Arab Saudi. Keberadaan berbagai mata uang ini menunjukkan adanya transaksi yang kompleks dalam kasus suap ini, dengan total keseluruhan barang bukti mencapai hampir Rp2 miliar.

Tidak hanya uang tunai, KPK juga menemukan barang bukti berupa saldo rekening dengan total nilai sekitar Rp1,47 miliar. Saldo ini tersebar di beberapa akun atas nama orang lain atau yang dikenal sebagai nomine. Penggunaan nomine seringkali menjadi modus untuk menyamarkan asal-usul dana haram dan mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam kasus Barang Bukti Suap Bupati Muara Enim ini.

Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, sepuluh orang berhasil diamankan, dengan lima orang ditangkap di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim Edison termasuk di antara sepuluh orang yang ditangkap dalam OTT ke-12 KPK sepanjang tahun 2026 ini.

Setelah serangkaian pemeriksaan intensif, KPK kemudian menetapkan empat tersangka pada 9 Juni 2026. Penetapan ini dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup kuat untuk menduga adanya tindak pidana korupsi. Proses penetapan tersangka ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di segala lini pemerintahan, khususnya yang melibatkan pejabat publik seperti Bupati Muara Enim Edison.

Empat tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara suap ini adalah Edison sendiri, Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim), Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran pada PT Millenium Solusi Abadi), serta Adi Triyadi, yang diketahui sebagai keponakan dari Bupati Edison. Keterlibatan berbagai pihak ini mengindikasikan adanya jaringan yang terstruktur dalam praktik suap terkait pengadaan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Sumber: AntaraNews