Kejati OTT Anggota DPRD Muara Enim, Diduga Terlibat Suap Proyek Irigasi Rp1,6 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang anggota DPRD Muara Enim dan anaknya, terkait dugaan suap proyek irigasi senilai Rp1,6 miliar yang menarik perhatian publik.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim, berinisial KT, beserta anaknya, RA. Penangkapan ini terkait dugaan kasus penerimaan hadiah atau gratifikasi dalam kegiatan pengembangan jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung, yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muara Enim. Dugaan suap ini mencuat setelah adanya indikasi penerimaan uang sebesar Rp1,6 miliar yang merupakan bagian dari nilai kontrak proyek.

Kepala Kejati Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah menahan kedua individu tersebut pada Rabu (18/2). Kasus ini berpusat pada dugaan penerimaan uang terkait proyek irigasi yang memiliki nilai kontrak keseluruhan Rp7 miliar. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta di balik praktik korupsi ini.

Tim penyidik Kejati Sumsel juga telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Muara Enim, termasuk dua rumah milik KT dan satu rumah milik saksi MH, untuk mengumpulkan barang bukti. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti penting berhasil disita, termasuk satu unit mobil mewah dan dokumen relevan lainnya. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat publik dan dana proyek infrastruktur vital.

Kronologi Penangkapan dan Barang Bukti

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) secara sigap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KT, seorang anggota DPRD Muara Enim, dan anaknya, RA, pada Rabu (18/2). Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi, atau suap yang berkaitan dengan proyek pengembangan jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung.

Proyek tersebut, yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muara Enim, memiliki nilai kontrak sebesar Rp7 miliar. Dari jumlah tersebut, uang sekitar Rp1,6 miliar diduga telah diterima oleh KT dan RA sebagai bagian dari gratifikasi. Uang ini diduga berkaitan dengan pencairan uang muka kegiatan proyek, yang mengakibatkan proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam upaya pengumpulan bukti, tim penyidik Kejati Sumsel telah menggeledah tiga lokasi penting di Muara Enim. Lokasi-lokasi tersebut meliputi dua rumah milik KT di Perumahan Hunian Sederhana Greencity Blok Q5 dan Q6 Desa Muara Lawai, serta satu rumah milik saksi MH di Jl. Pramuka 4 Rt.1 Rw.7 Kel. Pasar II, Kecamatan Muara Enim. Dari penggeledahan ini, penyidik berhasil menyita berbagai barang bukti krusial.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit mobil Toyota Alphard berwarna putih dengan nomor polisi B 2451 KYR, sejumlah dokumen penting, barang elektronik berupa handphone, serta surat-surat lain yang dianggap relevan dengan perkara. Hingga saat ini, sepuluh orang saksi telah diperiksa oleh tim penyidik untuk mendalami kasus ini dan memperkuat bukti-bukti yang ada.

Pengembangan Kasus dan Potensi Tersangka Lain

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa proses pengembangan kasus dugaan suap proyek irigasi ini akan terus berlanjut. Penyelidikan tidak akan berhenti pada penangkapan anggota DPRD Muara Enim dan anaknya saja. Kejati Sumsel berkomitmen untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sumedana tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan akan meluas hingga ke jajaran pemerintah daerah, termasuk Bupati Muara Enim. Hal ini menunjukkan keseriusan Kejati dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Setiap pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Penyidik juga akan mendalami aliran dana Rp1,6 miliar yang diduga diterima oleh KT dan RA. Fokus penyelidikan adalah untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan siapa saja yang mungkin mendapatkan keuntungan dari praktik suap ini. Analisis transaksi keuangan dan aset yang dimiliki para tersangka akan menjadi bagian penting dari proses pengembangan kasus.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Kejati Sumsel bertekad untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Masyarakat diharapkan turut serta mengawasi setiap proses hukum yang berjalan.

Sumber: AntaraNews