KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi Usai Dua Kepala Daerah Eks Plt Terjaring OTT

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.

Ia menilai rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan sebelum OTT yang dilakukan, pihaknya sudah melalui pencegahan, memantau, dan mendekati sejumlah wilayah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencari akar persoalan, apakah benar karena biaya politik yang sangat tinggi.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan dari 2024 hingga awal 2026 menegaskan pola korupsi berulang di berbagai sektor, menjadi pengingat serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.

ICW menilai praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih sangat kuat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

KPK memberikan penilaian serta saran untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dirinya sudah berkali-kali mengimbau dan berpesan kepada para jajaran kementeriannya untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dalam menjalankan tugas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK, membuatnya irit bicara di hadapan publik terkait dugaan suap proyek.

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menggeledah kantor PT Rumpun Enam Bersaudara (R6B) Cabang Sungai Rotan, Muara Enim, terkait dugaan korupsi sawit dalam tata kelola perkebunan periode 2016-2025.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".

Sidang kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker mengungkap fakta mengejutkan. Seorang saksi mengaku rutin menyetor hingga Rp100 juta per tahun untuk pengurusan sertifikat K3, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi di lembaga tersebut.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk Prabowo Berantas Korupsi dan penyelewengan, serta melindungi kekayaan negara dari pihak-pihak yang merugikan bangsa, membuat pembaca penasaran akan langkah konkretnya.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Sekretaris Kabinet mencatat 8 poin penting dari Dialog Prabowo-Forbes, mulai dari kepemimpinan global hingga program Makan Bergizi Gratis yang menarik perhatian. Simak selengkapnya!