Pemkot Kendari Gencar Dorong Sertifikasi Halal UMKM Olahan Perikanan

Pemerintah Kota Kendari terus membina UMKM olahan perikanan untuk meraih Sertifikasi Halal, menghadapi tantangan pembiayaan dan regulasi, namun pasar produk UMKM Kendari telah meluas.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara, aktif membina para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) olahan pangan berbahan baku perikanan dan kelautan. Pembinaan ini bertujuan agar UMKM dapat memperoleh sertifikat halal, yang krusial untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk mereka. Upaya ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah sekaligus mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Kendari, Sriwati, menyatakan bahwa pembinaan ini penting untuk pengembangan UMKM. DKP berkomitmen untuk terus mendampingi kelompok usaha dalam meningkatkan sertifikasi mutu dan halal produk mereka. Hal ini diharapkan mampu mendorong UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Meskipun demikian, pembinaan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pembiayaan sertifikasi. Dari total 39 kelompok UMKM olahan pangan ikan di Kendari, tercatat baru sekitar 10 kelompok yang berhasil mengantongi sertifikasi halal. Pemkot Kendari berharap ada intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi kendala ini.

Fokus Pembinaan dan Tantangan Sertifikasi Halal

DKP Kota Kendari secara konsisten memberikan pembinaan kepada UMKM olahan pangan ikan dan hasil laut di wilayahnya. Pembinaan ini krusial mengingat belum semua pelaku usaha memiliki sertifikasi resmi yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan produk UMKM memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

Data DKP Kota Kendari menunjukkan bahwa dari 39 kelompok UMKM olahan pangan ikan, hanya sekitar 10 kelompok yang telah memiliki sertifikasi halal. Angka ini menyoroti masih banyaknya UMKM yang perlu didampingi agar dapat memenuhi standar industri. Kendala utama yang dihadapi para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi tersebut adalah masalah pembiayaan.

Sriwati mengungkapkan bahwa biaya pengurusan sertifikasi menjadi beban bagi UMKM, sehingga banyak yang belum mampu memenuhinya. Oleh karena itu, DKP Kendari juga menunggu program intervensi dari pemerintah pusat terkait sertifikasi halal komoditas ini. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat lahirnya produk-produk halal dari UMKM lokal.

Tantangan Sertifikasi Mutu dan Potensi Pasar

Selain sertifikasi halal, Pemkot Kendari juga berupaya agar UMKM pangan berbasis perikanan bisa memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikasi mutu hasil perikanan. SKP merupakan standar penting untuk kualitas produk. Namun, hingga saat ini belum ada UMKM lokal yang berhasil mendapatkannya.

Kendala utama untuk mendapatkan SKP adalah rata-rata aktivitas produksi UMKM masih bersifat industri rumahan. Sertifikasi mutu tersebut baru bisa diberikan jika tempat aktivitas produksi usaha telah terpisah dari rumah tangga atau dapur domestik. Hal itu yang menjadi kendala karena ruang pengolahannya masih menyatu dengan rumah tinggal.

Meski menghadapi tantangan regulasi tempat produksi, produk olahan pangan hasil perikanan dari Kendari sudah banyak terserap oleh pasar. Berbagai produk yang dihasilkan di antaranya bakso ikan, abon ikan, nuget, siomay, keripik cumi, dan keripik rumput laut. Pemasaran produk-produk tersebut tidak hanya menyasar toko kelontong dan swalayan lokal, tetapi juga dikirim ke luar daerah hingga dipasarkan secara digital melalui media sosial.

Dukungan Pemerintah dan Harapan ke Depan

Untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro ini, Pemkot Kendari tidak hanya memberikan pembinaan manajerial. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sarana pendukung produksi kepada UMKM. Bantuan ini esensial untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.

Pada tahun 2025, DKP Kendari telah menyalurkan 11 paket bantuan alat produksi kepada kelompok UMKM pengolah pangan. Bantuan tersebut meliputi panci, kompor, blender, serta peralatan penunjang lainnya yang bersumber dari APBD Kota Kendari. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung UMKM.

Sedangkan, untuk program tahun 2026, DKP Kendari masih menunggu kepastian alokasi atau intervensi bantuan dari pemerintah pusat. Harapannya, dukungan ini dapat terus berlanjut dan diperluas. Pemkot Kendari berkomitmen untuk terus membantu mempermudah perizinan bagi pelaku usaha yang telah menyiapkan lahan khusus produksi.

Sumber: AntaraNews