Produk Halal

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara konsisten menerapkan kebijakan pembatasan ritel luar daerah guna menjamin Perlindungan UMKM Sumbar, memastikan pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan momen Lebaran Idul Fitri menjadi pendorong penting bagi Pertumbuhan Industri Halal nasional, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD 50 miliar pada 2024 dan potensi global yang besar.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti krusialnya penguatan UMKM dan perluasan pasar produk halal demi stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

BPJPH Jawa Timur aktif mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Madiun untuk segera mengurus sertifikat halal, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung target Wajib Halal Oktober 2026.

Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara memperkuat ekosistem halal dengan meningkatkan kualitas juru sembelih halal, mendukung ekonomi syariah dan pariwisata daerah.

Transformasi Sertifikasi Halal kini menjadi jaminan mutu produk global dan gaya hidup modern. Simak bagaimana Indonesia memperkuat akselerasi standar ini di tengah tren konsumsi yang meningkat.

Produk-produk tersebut harus memiliki dua label halal sekaligus dari badan halal Indonesia maupun AS.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

Sumatera Barat siap mendongkrak daya saing UMK dengan 32 ribu Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH pada 2026. Simak bagaimana program ini akan menguatkan ekosistem halal di Ranah Minang.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin sukses meraih Sertifikat Halal dari Kemenag untuk produk UMKM warga binaan, menandai langkah penting dalam memperkuat pembinaan kemandirian dan daya saing mereka di pasar.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menerbitkan 1.000 Sertifikat Halal bagi UMKM sepanjang 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan produk halal. Siapkah NTT mencapai target 20.000 sertifikat di 2026?

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

BPJPH menegaskan sertifikasi halal bukan hanya perlindungan konsumen, tetapi juga dorong nilai ekonomi dan kualitas produk, relevan dengan program pemerintah serta tren global.

Bio Farma secara resmi menerima Sertifikasi Halal dari BPJPH untuk vaksin HPV NusaGard, sebuah langkah penting dalam memastikan produk pencegah kanker serviks ini aman dan sesuai syariah bagi masyarakat.

DPD Juleha Magetan tegaskan komitmennya menjamin kehalalan daging konsumsi masyarakat sesuai syariat Islam, memastikan produk aman dan berkualitas bagi umat.