Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

BPJPH aktif memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Serang, Banten, melalui program jemput bola. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan produksi UMKM.

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Koperasi dan UKM menyediakan 152 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, mendorong kepatuhan Wajib Halal Oktober dan peningkatan daya saing produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah menyusun Pedoman Penyelia Halal untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab, krusial bagi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang efektif di perusahaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara konsisten menerapkan kebijakan pembatasan ritel luar daerah guna menjamin Perlindungan UMKM Sumbar, memastikan pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM Halal yang kompeten, guna memperkuat posisi Indonesia di industri halal global.

Pemerintah Kota Medan memberikan sertifikasi halal kepada 100 pelaku UMKM, langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar produk lokal.

Lembaga Solusi Halal (LSH) PW ISNU Jawa Timur telah mendampingi ribuan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebuah langkah krusial untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk mereka di pasar.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi komitmen Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi Indonesia, menandakan pengakuan global terhadap sistem jaminan produk halal nasi

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyatakan optimisme terhadap peningkatan Ekspor Halal Indonesia, didorong oleh penandatanganan Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan 16 negara dan kerja sama strategis lainnya.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

Sumatera Barat siap mendongkrak daya saing UMK dengan 32 ribu Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH pada 2026. Simak bagaimana program ini akan menguatkan ekosistem halal di Ranah Minang.