Produk Halal

Pemerintah Kota Banjarmasin serius menggalakkan pembinaan produk makanan halal dengan Perda baru. Ini memastikan keamanan dan kehalalan produk UMKM, sekaligus mendukung Wajib Halal Oktober 2026.

Pemerintah Indonesia dan Maroko intensifkan pembahasan implementasi perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal, membuka peluang besar bagi produk halal Indonesia di pasar global dan memperkuat Sertifikasi Halal Indonesia Maroko.

Pemerintah Kota Kendari terus membina UMKM olahan perikanan untuk meraih Sertifikasi Halal, menghadapi tantangan pembiayaan dan regulasi, namun pasar produk UMKM Kendari telah meluas.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan ratusan UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH RI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar ritel.

Pelaku usaha di Jambi diimbau segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis melalui skema Self Declare yang akan berakhir Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meningkatkan daya saing produk Anda!

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal UMKM gratis bagi 500 ribu pelaku usaha, langkah strategis untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan memperluas akses pasar.

CJFACE 2026 menargetkan transaksi Rp5 miliar, mempertemukan pelaku usaha furnitur Jepara dengan pembeli, serta mendukung ekonomi syariah. Pameran ini diharapkan dorong pertumbuhan inklusif.

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

BPJPH aktif memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Serang, Banten, melalui program jemput bola. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan produksi UMKM.

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Koperasi dan UKM menyediakan 152 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, mendorong kepatuhan Wajib Halal Oktober dan peningkatan daya saing produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah menyusun Pedoman Penyelia Halal untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab, krusial bagi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang efektif di perusahaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara konsisten menerapkan kebijakan pembatasan ritel luar daerah guna menjamin Perlindungan UMKM Sumbar, memastikan pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan momen Lebaran Idul Fitri menjadi pendorong penting bagi Pertumbuhan Industri Halal nasional, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD 50 miliar pada 2024 dan potensi global yang besar.