Tanggapi OTT KPK di Sumut, Menteri PU: Ini Benar-Benar Tamparan Keras ke Saya

Ia menilai rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kasus Bupati Pati Sudewo yang berisiko menciptakan korupsi perangkat desa, merusak meritokrasi dan kepercayaan publik.

Jamwas Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris BPA untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya kasus suap proyek jalan di Sumut.

Tterbuka kemungkinan KPK akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga mengetahui ataupun berperan dalam konstruksi kasus.

Beredar kabar ada Kapolres yang ditangkap dalam OTT KPK di Sumut.

Menteri PU pun mengakui atas adanya ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam kasus tersebut.

Kementerian PU juga akan terus melakukan pembinaan kelembagaan dan perbaikan sistem untuk menekan kebocoran anggaran.

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap dua kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Bobby Nasution membeberkan, nasib proyek pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut.

Bobby enggan menjawab semua tudingan yang mengarahkan ke dirinya terkait aliran dana atas dugaan korupsi proyek jalan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan proyek strategis nasional **pembangunan kolam retensi Aceh Barat** senilai Rp300 miliar ke Kementerian PUPR, diharapkan mampu mengatasi masalah banjir dan menjadi destinasi wisata baru di Kota Meulaboh.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Menteri Dody menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendesak percepatan pembangunan tahap dua proyek Sekolah Rakyat di Surabaya, menargetkan penyelesaian pada 20 Juni untuk mendukung akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendesak percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Surabaya agar rampung Juni 2026 dan siap menyambut tahun ajaran baru.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung proyek pembangunan sumur bor di Nganjuk, Jawa Timur, untuk memastikan pasokan air bersih dan irigasi pertanian, khususnya di Desa Oro-oro Ombo, sebagai solusi kekeringan lahan.

Menteri PU melantik tujuh pejabat eselon I termasuk Sekjen dan Dirjen SDA. Penguatan organisasi difokuskan pada kinerja, integritas, dan program prioritas.

Dody menekankan pentingnya komitmen dan semangat dalam menjalankan proyek tersebut agar dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik.

Dody menilai capaian tersebut sangat tertinggal dibandingkan proyek serupa di Surabaya dan Sampang.

Seskab Teddy mengadakan pertemuan dengan Menteri PU untuk membahas perkembangan proyek prioritas, termasuk infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan.

Dody mengatakan, sengaja mengemudi langsung untuk merasakan kondisi jalan secara nyata.

Setelah periode puncak arus 24 Maret 2026 diantisipasi, peningkatan arus yang terjadi pada 28-29 Maret 2026 juga akan dapat dikelola dengan lebih baik.