Bertemu Menteri PU, Seskab Teddy Tekankan Infrastruktur Harus Berdampak Langsung Pada Rakyat

Seskab Teddy mengadakan pertemuan dengan Menteri PU untuk membahas perkembangan proyek prioritas, termasuk infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan.

Pada Kamis (9/4/2026) dini hari, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di Kantor Sekretariat Kabinet yang terletak di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perkembangan proyek-proyek prioritas, termasuk infrastruktur yang berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan.

Teddy menyatakan, "Pertemuan membahas progres proyek-proyek prioritas, mulai dari percepatan konektivitas antarwilayah hingga penyelesaian beberapa proyek infrastruktur strategis untuk mendukung ketahanan pangan," yang dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet pada hari yang sama.

Dia juga menekankan pentingnya arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan infrastruktur yang harus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional.

"Dalam pertemuan tersebut, Seskab menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden, pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran, berdampak langsung bagi rakyat, dan menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional," jelas Teddy.

Dengan demikian, fokus utama dari diskusi ini adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

15 Ribu Lokasi untuk Program Infrastruktur yang Berfokus pada Masyarakat

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

"Kita semua sepakat, Infrastruktur Berbasis Masyarakat itu langsung menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah," ujar Dody di Jakarta, Selasa (7/4/2026), seperti yang dilaporkan oleh Antara. Dalam upaya optimalisasi anggaran, Kementerian PU berkomitmen untuk tetap mengalokasikan dana sebesar Rp5,48 triliun untuk infrastruktur berbasis masyarakat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penyesuaian anggaran untuk kegiatan-kegiatan non-infrastruktur berbasis masyarakat.

Dody menambahkan bahwa dengan total anggaran sebesar Rp5,48 triliun, target lokasi program infrastruktur berbasis masyarakat pada tahun 2026 ditetapkan mencapai 15.364 lokasi. Dia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga alokasi anggaran ini sesuai dengan rencana pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2026.

"Yang Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Insya Allah sambil kita juga nanti diskusi dengan Kementerian Keuangan apakah boleh misalnya jangan itu yang diambil, misalnya diambil lainnya," ungkap Dody. Diskusi mengenai hal ini masih berlangsung dengan pihak-pihak terkait hingga 15 April 2026.

Kementerian PU sedang melakukan penajaman belanja sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI untuk mitigasi kondisi global serta menjaga defisit APBN tetap terkendali. Penajaman belanja ini berlandaskan surat Menteri Keuangan Nomor S-181 tanggal 1 April 2026 yang mengoptimalkan pagu sebesar Rp12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA tahun 2026 berkurang dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun. Mengenai komposisi anggaran pada rencana pagu DIPA awal tahun anggaran 2026, Kementerian PU melaporkan bahwa alokasi untuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang awalnya ditetapkan sebesar Rp4,8 triliun, kini meningkat menjadi Rp5,48 triliun setelah diskusi terakhir dengan Komisi V DPR RI.