Syah Afandin

KPK memeriksa sejumlah saksi, termasuk Kadisdik Langkat, untuk mendalami dugaan aliran uang ke Bupati Syah Afandin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi program pencegahan korupsi setelah dua kepala daerah yang sebelumnya Plt. terjaring OTT. KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi jadi fokus utama untuk perbaikan sistem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga mendapatkan 85 proyek senilai Rp10,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Simak detail dugaan suap proyek ini.

KPK menduga Bupati Langkat Syah Afandin menerima gratifikasi sekitar Rp3,5 miliar terkait pengangkatan kepala sekolah dan pengadaan seragam SD, menimbulkan keresahan serta mengancam masa depan pendidikan.

Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK, membuatnya irit bicara di hadapan publik terkait dugaan suap proyek.

Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, resmi memperpanjang masa transisi Pemulihan Pascabanjir Langkat hingga Desember 2026. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh program rehabilitasi dan pemulihan berjalan optimal.

Sebanyak 277 Koperasi Merah Putih di Langkat kini telah resmi berbadan hukum, menandai langkah signifikan dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Cari tahu bagaimana Pemkab Langkat mewujudkannya.