OTT Kepala Daerah

Mendagri Tito melapor ke Presiden Prabowo soal maraknya OTT kepala daerah. Ia mengungkap dukungan Presiden dan rencana pencegahan bersama KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pemerintah biayai alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Langkah ini diharapkan mampu mencegah korupsi politik dan menciptakan persaingan lebih adil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi program pencegahan korupsi setelah dua kepala daerah yang sebelumnya Plt. terjaring OTT. KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi jadi fokus utama untuk perbaikan sistem.

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah, memicu sorotan pakar hukum terkait integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah. Simak analisis lengkapnya mengenai kasus OTT Kepala Daerah.

ICW menilai praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih sangat kuat.