Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah. Ia menyebut topik pencegahan korupsi di daerah menjadi perhatian bersama pemerintah pusat.
Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan KPK untuk memperkuat pencegahan, termasuk menyiapkan agenda kerja lapangan dalam waktu dekat.
Dari tahun 2025 hingga 29 Juli 2026, terdapat 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK. Teranyar pada 29 Juli 2026, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjerat OTT KPK.
Advertisement
Prabowo Dukung Penanganan Korupsi
Usai menghadiri agenda di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), Tito menyebut Presiden memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi.
"Kalau untuk penanganan korupsi beliau (Presiden) selalu mendukung," kata Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Tito, Prabowo juga berkali-kali mengingatkan para pejabat negara, termasuk kepala daerah, agar tidak melakukan korupsi.
Advertisement
Penguatan Kapasitas Calon Kepala Daerah
Tito menilai perlu ada program atau pelatihan untuk memperkuat kemampuan calon kepala daerah sebelum resmi menjabat. Ia mencontohkan, banyak kepala daerah yang berangkat dari latar belakang artis, pengusaha, maupun profesi lain sehingga membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia memastikan koordinasi Kemendagri dengan KPK akan terus dipacu untuk mencegah kasus serupa terjadi di daerah.
"Dengan adanya OTT-OTT KPK ini, saya sudah bekerja sama dengan KPK, sudah saya temui. Kami akan keliling ke sepuluh titik ya mulai minggu depan," kata dia.