PDIP Soroti Maling Ayam di Tabanan, Tito Singgung Asal Partai Kepala Daerah

Dalam rapat Komisi II DPR, Mendagri Tito menanggapi sorotan PDIP soal maling ayam tewas di Tabanan. Ia menyinggung asal partai kepala daerah setempat.

Oleh Delvira Hutabarat - Reporter

Kasus maling ayam di Tabanan, Bali, yang berujung kematian akibat pengeroyokan massa, menjadi sorotan dalam rapat Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam forum itu, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam melindungi warganya pada situasi seperti itu.

Deddy juga mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang, seraya menekankan perlunya keterlibatan kepala daerah, bukan hanya aparat kepolisian.

Tito Minta PDIP Ingatkan Kepala Daerah Tabanan

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta anggota Komisi II dari PDI Perjuangan itu ikut mengingatkan kepala daerah setempat. Ia bahkan menyebut telah mengecek asal partai kepala daerah Tabanan.

"Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR.

Tito menegaskan kepala daerah memiliki kewenangan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sorotan PDIP atas Maling Ayam Tabanan

Sebelumnya, Deddy Sitorus menampilkan video terkait dugaan pencurian ayam di Tabanan saat rapat dengan Kemendagri. Ia menilai peristiwa itu menyedihkan dan mempersoalkan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Ini di Tabanan. Kabarnya Bapanya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak," ujar Deddy.

"Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," sambung Deddy.

"Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana meghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja," ujar Deddy.