Ini Alasan KPK Periksa Bupati Sudewo di Kudus dan Bukan di Pati

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya, Kamis (12/02/2026).

Dalam satu kecamatan, KPK menilai pemungutan uang dari calon perangkat desa tidak dilakukan oleh satu orang saja.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil tangkap Bupati Pati Sudewo pada Januari 2026, setelah memantau gerak-geriknya sejak November 2025, atas dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek kereta api.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Terlihat sosok Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, yaitu Sumarjiono (JION) tengah menerima karung warna putih diduga berisi uang setoran ke Bupati Sudewo.

KPK menjelaskan bahwa alasan pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, dilakukan di Polres Kudus adalah demi pertimbangan keamanan, bukan di wilayah Pati.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Pati Sudewo terhadap calon perangkat desa, melibatkan tim suksesnya, dengan menetapkan empat tersangka.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian yang dikenakan saat kejadian dan telepon genggam milik pelaku.

Jaksa penuntut KPK punya waktu 14 hari untuk membawanya ke pengadilan untuk disidangkan.

Ada angka berbeda terhadap masing-masing jabatan diperjualbelikan.

Jion adalah satu dari empat pihak yang berstatus tersangka dalam kasus rasuah jual-beli jabatan di Kabupaten Pati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, seorang pengunjuk rasa yang sempat berdamai dengan Bupati Pati Sudewo, terkait dugaan aliran uang dalam kasus korupsi yang menjerat Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selalu mengingatkan kepada kader untuk menjauhi korupsi.