Asep Guntur Rahayu
-
News •KPK Tegaskan Bisa Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Jika MandekDeputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ambil alih kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan mantan Jampidsus jika prosesnya terhambat, sesuai Undang-Undang KPK, memicu pertanyaan tentang k
-
News •KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Anggota DPRD Tulungagung dalam Kasus Pemerasan KakaknyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.
-
News •KPK Ungkap Modus Pemerasan Mengerikan Bupati Tulungagung Gunakan Surat PernyataanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.
-
News •KPK Tegaskan Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas Tanpa IntervensiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intervensi dalam proses pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, terkait kasus korupsi kuota haji. Simak kronologi dan alasan di balik keputusan penting ini.
-
News •KPK Duga Korupsi Bea Cukai Berjenjang, Pejabat Atas Diperiksa Terkait Dana Safe HouseKPK mendalami dugaan korupsi Bea Cukai berjenjang, melibatkan perpindahan uang dari safe house. Apakah ada perintah dari atasan? Simak selengkapnya.
-
News •KPK Dalami Dugaan Korupsi Cukai Bea Cukai, Pegawai Diduga Terima Uang PerusahaanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik Korupsi Cukai Bea Cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, termasuk keterlibatan pegawai yang diduga menerima uang dari perusahaan.
-
News •KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian KeuanganKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
-
News •KPK Dalami Keterlibatan Pimpinan PN Depok Sebelum I Wayan Eka Mariarta dalam Dugaan Suap Sengketa LahanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.
-
News •Kementerian HAM Dukung Kebijakan KPK Tidak Tampilkan Tersangka dalam Konferensi PersKementerian HAM menyatakan bahwa kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers adalah langkah yang tepat, sejalan dengan adopsi KUHAP baru dan prinsip praduga tidak bersalah.
-
News •KPK Apresiasi Warga Pati atas Dukungan Penanganan Kasus Korupsi Bupati SudewoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
-
News •KPK Imbau Wajib Pajak Melapor Pemerasan, Jaga Kedaulatan Keuangan NegaraKPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.
-
News •KPK Selidiki Dugaan Korupsi di PT Len Industri, Terkait Proyek Digitalisasi SPBU PertaminaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di PT Len Industri, yang disebut berkaitan dengan proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.
-
News •KPK Panggil Ridwan Kamil Pekan Ini Terkait Dugaan Korupsi Bank BJBMantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dijadwalkan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek iklan Bank BJB.
-
News •KPK Jamin Penyidikan Bos PT JN Adjie Jalan Terus Usai 3 Mantan Direksi ASDP Terima Rehabilitasi PrabowoTiga tersangka lainnya telah berstatus terpidana dan mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, KPK menekankan perkara yang menjerat Adjie.
-
News •Terungkap! KPK Sebut Hanya Ada Satu Pengumpul Utama Uang di Kasus Kuota Haji Rp1 Triliun LebihKPK mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus kuota haji 2023-2024, di mana hanya ada satu pengumpul utama uang dari biro perjalanan yang disetorkan bertingkat ke oknum Kemenag.