7 Kades Diperiksa KPK Terkait Kasus Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Ia mengimbau para saksi untuk tetap kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya, Kamis (12/02/2026).

Dalam satu kecamatan, KPK menilai pemungutan uang dari calon perangkat desa tidak dilakukan oleh satu orang saja.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil tangkap Bupati Pati Sudewo pada Januari 2026, setelah memantau gerak-geriknya sejak November 2025, atas dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek kereta api.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan jabatan perangkat desa dan suap di Ditjen Perkeretaapian, namun ia bersikukuh merasa dikorbankan dan tidak mengetahui praktik tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon pejabat perangkat desa di Pati untuk berani melapor jika menjadi korban pemerasan, guna mengungkap tuntas kasus pemerasan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sudewo sebagai **Sudewo Tersangka DJKA** dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, saat ia menjabat anggota Komisi V DPR RI, membuat publik bertanya-tanya mengenai per

Budi merinci, para saksi diperiksa diketahui berstatus aparat penegak hukum, yaitu Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

KPK mencatat 91 persen pelaku korupsi periode 2004–2025 adalah laki-laki. Lembaga antirasuah tetap menindak tanpa melihat jenis kelamin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, angka tersebut didapat hasil penelusuran tidak hanya terhadap pelaku utama, namun juga ke jejaring di sekitarnya.

Budi menjelaskan, circle tersebut dimungkinkan ada dalam berbagai peran atau posisi.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.