KPK Endus Dugaan Tekanan terhadap Saksi dalam Kasus Mantan Bupati Pati Sudewo

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya, Kamis (12/02/2026).

Dalam satu kecamatan, KPK menilai pemungutan uang dari calon perangkat desa tidak dilakukan oleh satu orang saja.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan jabatan perangkat desa dan suap di Ditjen Perkeretaapian, namun ia bersikukuh merasa dikorbankan dan tidak mengetahui praktik tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon pejabat perangkat desa di Pati untuk berani melapor jika menjadi korban pemerasan, guna mengungkap tuntas kasus pemerasan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan adanya OTT terhadap kepala daerah tersebut, ia ingin agar kejahatan korupsi harus diperangi bersama-sama.

KPK menjelaskan bahwa alasan pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, dilakukan di Polres Kudus adalah demi pertimbangan keamanan, bukan di wilayah Pati.

Sudewo menyatakan bahwa ia merupakan korban dari tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya sendiri.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

Golkar menanggapi usulan KPK soal kaderisasi capres. Sarmuji menilai peluang harus tetap terbuka bagi tokoh terbaik, termasuk dari luar partai.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang tengah bergulir.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Pengungkapan ini dilakukan setelah aparat melakukan serangkaian penyelidikan terhadap distribusi pupuk yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Gunung Dukuno yang terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara, mengalami erupsi lagi pada sore hari, tepatnya pada Kamis, 23 April 2026.

Musisi top, bintang sinetron, hingga aktivitas seru siap meriahkan Karnaval SCTV.

Sebuah tempat yang ideal untuk berkumpul bersama keluarga, mari kita lihat foto ruang TV di rumah Haji Faisal dan Mama Fuji.

Terlihat sebuah truk yang melaju dari arah Kota Maros menuju Kabupaten Pangkep berusaha berbelok arah.

Astra menyiapkan capex Rp36 triliun pada 2026. Selain itu, RUPST juga menyetujui pembagian dividen hingga Rp15,6 triliun kepada pemegang saham.