Ini Alasan KPK Periksa Bupati Pati Sudewo di Polres Kudus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya, Kamis (12/02/2026).

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan adanya OTT terhadap kepala daerah tersebut, ia ingin agar kejahatan korupsi harus diperangi bersama-sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Budi mengatakan penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah. Namun detilnya, hal itu akan disampaikan saat jumpa pers sore hari ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mereka yang terjaring OTT itu langsung dibawa ke Jakarta usai dilakukan pemeriksaan di Mapolres Kudus.

Orang nomor satu di Kabupaten Pati itu dibawa ke KPK usai menjalani pemeriksaaan selama 1x24 oleh tim penyidik anti rasuah di Ruang Satreskrim Polres Kudus.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Ruang kerja wakil bupati dan sekda juga terlihat sudah disegel.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Dalam nota perlawanan setebal 22 halaman itu, pihak terdakwa mempersoalkan penggabungan dua perkara berbeda dalam satu surat dakwaan.

Usai sidang, Sudewo mengatakan masih punya tanggung jawab moral terkait kelangsungan nasib ratusan mahasiswa kategori miskin dan siswa kalangan miskin ekstrem.

Menurutnya, proses pengisian perangkat desa sepenuhnya merupakan kewenangan kepala desa, bukan bupati.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Jaksa penuntut KPK punya waktu 14 hari untuk membawanya ke pengadilan untuk disidangkan.