Bupati Pati

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian yang dikenakan saat kejadian dan telepon genggam milik pelaku.

Bupati Pati Sudewo selamat dari upaya pemakzulan setelah DPRD setempat memilih merekomendasikan perbaikan kepemimpinan, meskipun kontroversi kebijakan dan dugaan korupsi sempat memicu protes massal.

Para demonstran yang menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, kembali menggelar aksi di Alun-alun Kecamatan Juwana pada hari Senin, 13 Oktober 2025.

Irianto sendiri merupakan anggota pansus yang paling disiplin hadir dalam rapat-rapat dibandingkan anggota lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewa alias Sudewo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/9/2025).

KPK merampungkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sekira pukul 15.30 WIB.

Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati.

Sudewo diperiksa kurang lebih selama 6,5 jam dari sekira pukul 09.42 Wib hingga 16.25 Wib.

Dia tidak akan gentar menghadapi pendemo, walaupun yang berunjuk rasa sebanyak 50.000 orang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus.

Mendagri Tito mengumumkan akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur.

Teguran itu disampaikan langsung Tito dengan menghubungi Sudewo yang akhirnya kebijakan menaikan PBB-P2 tersebut dibatalkan.

Alasannya, salah satunya adalah polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

Teranyar, kebijakannya menaikkan pajak hingga 250 persen tuai kontroversi.

Baru-baru ini, masyarakat Pati mendesak agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal ini, DPRD pun membentuk Pansus Hak Angket.

Pembentukan hak angket untuk menuntaskan proses tersebut sebagai bagian dari usulan pemakzulan Bupati Sudewo.

Apakah mungkin untuk menjatuhkannya hanya dengan satu hari demonstrasi?

Para warga juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.