Kemendagri Tunjuk Bagus Panuntun Jadi Plt Wali Kota Madiun, Risma Ardhi Plt Bupati Pati

Penunjukan Plt merupakan kewenangan langsung dari Gubernur Jawa Tengah tanpa perlu menunggu surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon pejabat perangkat desa di Pati untuk berani melapor jika menjadi korban pemerasan, guna mengungkap tuntas kasus pemerasan perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati Sudewo.

Penunjukan sebagai Plt Bupati tersebut menindaklanjuti radiogram dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Sejak akhir 2024 hingga awal 2026, KPK terus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun pengembangan kasus terkait gratifikasi dan jual beli jabatan.

KPK menahan Wali Kota Madiun Maidi setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret proyek dan dana CSR.

Dua kepala daerah terjerat OTT KPK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integritas serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan.

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Budi mengatakan penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah. Namun detilnya, hal itu akan disampaikan saat jumpa pers sore hari ini.

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian yang dikenakan saat kejadian dan telepon genggam milik pelaku.

Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengajak seluruh warga untuk aktif pilah sampah dari rumah. Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan serta mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Ratusan pelajar antusias mengikuti Kejurkot Catur Piala Wali Kota Madiun 2026, sebuah inisiatif untuk mencetak bibit pecatur unggul dan melawan dominasi game online.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor PMPTSP Madiun dan menyita ratusan juta rupiah, mendalami kasus dugaan korupsi pemerasan Wali Kota Madiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.