KPK Duga Wali Kota Madiun Maidi Terima Gratifikasi Rp1,3 Miliar

Fakta itu terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (11/6).

Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali diperiksa KPK untuk mendalami dugaan korupsi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor PMPTSP Madiun dan menyita ratusan juta rupiah, mendalami kasus dugaan korupsi pemerasan Wali Kota Madiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi Madiun dengan menggeledah rumah tersangka Thariq Megah, fokus pada mekanisme pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi terlibat kasus korupsi, menikmati uang pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,25 miliar selama menjabat dua periode, dan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima uang Rp350 juta terkait izin akses jalan STIKES Madiun, serta meminta fee perizinan lain, mengindikasikan pola korupsi yang lebih luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi meminta uang Rp600 juta dari pengembang properti PT HB, memicu penetapan tiga tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp550 juta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, melibatkan proyek dan dana CSR.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengajak seluruh warga untuk aktif pilah sampah dari rumah. Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan serta mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Ratusan pelajar antusias mengikuti Kejurkot Catur Piala Wali Kota Madiun 2026, sebuah inisiatif untuk mencetak bibit pecatur unggul dan melawan dominasi game online.

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.

Meskipun demikian, KPK hingga saat ini belum mempublikasikan daftar nama para tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.

15 Orang diamankan termasuk wali kota madiun Maidi.

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Madiun berpartisipasi dalam Penanaman Pisang PPPK Madiun di TPA Winongo, mengubah lahan sampah menjadi taman produktif.