KPK OTT Wali Kota Madiun, 15 Orang Dicokok Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali diperiksa KPK untuk mendalami dugaan korupsi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

Pantauan di lapangan sejumlah anggota KPK mendatangi Balai Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan sekitar pukul 09.30 Wib.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor PMPTSP Madiun dan menyita ratusan juta rupiah, mendalami kasus dugaan korupsi pemerasan Wali Kota Madiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi meminta uang Rp600 juta dari pengembang properti PT HB, memicu penetapan tiga tersangka dalam kasus ini.

KPK menahan Wali Kota Madiun Maidi setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret proyek dan dana CSR.

Penyidik mengamankan barang bukti uang senilai ratusan juta rupiah. Sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meskipun demikian, KPK hingga saat ini belum mempublikasikan daftar nama para tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.

Wali Kota Madiun Maidi diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap proyek dan dana CSR, Senin (19/01/2026) malam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi, menyoroti pentingnya kepatuhan penyelenggara negara.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, dia mengaku sangat terpukul atas kabar penangkapan Bupati Langkat.

Raja Juli memaparkan secara rinci kronologi audiensi dengan Bupati Kuansing, proses pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan usai pertemuan.

Kepemimpinan DPW PAN Sumatera Utara untuk sementara diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengajak seluruh warga untuk aktif pilah sampah dari rumah. Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan serta mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Ratusan pelajar antusias mengikuti Kejurkot Catur Piala Wali Kota Madiun 2026, sebuah inisiatif untuk mencetak bibit pecatur unggul dan melawan dominasi game online.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi terlibat kasus korupsi, menikmati uang pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,25 miliar selama menjabat dua periode, dan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp550 juta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, melibatkan proyek dan dana CSR.

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.