Maidi

Fakta itu terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (11/6).

Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali diperiksa KPK untuk mendalami dugaan korupsi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun. Aksi penggeledahan KPK Madiun ini diduga merupakan pengembangan kasus korupsi mantan Wali Kota Madiun, Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

KPK melakukan penggeledahan di rumah Ketua PBSI Madiun, Rahma Nuviarini, menyita sejumlah dokumen dan mobil mewah, dalam pengembangan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi Madiun dengan menggeledah rumah tersangka Thariq Megah, fokus pada mekanisme pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp550 juta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, melibatkan proyek dan dana CSR.

KPK menahan Wali Kota Madiun Maidi setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret proyek dan dana CSR.

Wali Kota Madiun Maidi diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap proyek dan dana CSR, Senin (19/01/2026) malam.

Sembilan dari 15 orang yang dicokok penyidik KPK dibawa ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan seluruh jajaran camat, lurah, hingga RT/RW untuk aktif menjaga keamanan Kota Madiun. Apa saja langkah konkretnya demi ketertiban masyarakat?