Fakta Unik: 153 Pos Bantuan Hukum Hadir di Seluruh Kelurahan Makassar, Perkuat Akses Keadilan Warga

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Sinergi Pemkot Makassar Polrestabes semakin kuat dengan peresmian Gedung SPKT dan SKCK Parama Satwika, menjanjikan pelayanan prima serta mewujudkan kota yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Kabar baik bagi warga ibu kota! Seluruh 267 kelurahan di Jakarta kini resmi memiliki Posbankum, memperluas akses keadilan substantif hingga ke akar rumput dan mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham NTT kukuhkan 127 Posbakum Malaka di seluruh desa, memperluas akses layanan hukum gratis hingga akar rumput. Ini wujud komitmen negara untuk keadilan.

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan apresiasi berupa bonus kepada kafilah MTQ yang berhasil meraih 47 juara di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, memotivasi target juara umum berikutnya.

Pemerintah Kota Makassar berhasil meraih Paritrana Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi atas komitmennya melindungi 81 ribu pekerja rentan melalui program BPJamsostek. Capaian ini menegaskan posisi Makassar sebagai kota progresif dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat untuk renovasi hunian lansia Norma Dg Tene dan suami yang tinggal di gubuk lapuk, menunjukkan kepedulian terhadap warga membutuhkan.

Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Pendaftaran SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP melalui aplikasi Lontara+, menjanjikan proses yang lebih transparan dan mudah diakses.

Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program Pendidikan Inklusif Makassar yang merata dan berkeadilan, wujudkan SDM unggul dan masa depan kota yang lebih baik.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat menggelar pelatihan paralegal bagi 1.044 peserta dari enam kabupaten, bertujuan memperkuat akses keadilan masyarakat di wilayah tersebut.

Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) meresmikan Layanan Bantuan Hukum (LBH PPI) untuk memberikan pendampingan hukum bagi pensiunan dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menegaskan peran krusial LBH sebagai pilar akses keadilan bagi masyarakat, di mana lawyer bekerja gratis. Simak selengkapnya!

Kemenkum Kalsel memperkuat Akses Keadilan Kalsel bagi masyarakat kurang mampu melalui sinergi dengan 7 Lembaga Bantuan Hukum. Simak komitmen dan upaya mereka!