Bantuan Hukum Gratis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng 26 organisasi bantuan hukum untuk memastikan layanan bantuan hukum gratis DIY menjangkau masyarakat miskin dan berjalan optimal pada tahun 2026.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Mamuju terbukti sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, bahkan sebelum sampai ke pengadilan, sehingga program ini diharapkan terus berlanjut.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) meresmikan Layanan Bantuan Hukum (LBH PPI) untuk memberikan pendampingan hukum bagi pensiunan dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Kanwil Kemenkumham Babel aktif menggelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas, Bangka Tengah, untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum. Simak detail materi yang disampaikan!

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui penyerahan STR Posbankum. Simak bagaimana langkah ini akan membantu masyarakat mendapatkan akses.

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng umumkan 4 daerah telah 100% bentuk Posbankum, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat. Simak daerah mana saja yang berhasil mencapai target ini!

Kabupaten Banggai Laut berhasil mencapai 100% pembentukan Posbakum Desa di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses layanan hukum gratis dan merata bagi masyarakat.

Kemenkumham Babel bersama PLBH Al-Hakim menggelar penyuluhan hukum di Pangkalbalam, memastikan warga, terutama yang kurang mampu, memahami hak dan akses bantuan hukum gratis. Bagaimana detailnya?

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.