Kemenkum Sulsel Catat Bone Raih Posbakum Terbanyak, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengumumkan pencapaian signifikan dalam pemerataan akses keadilan bagi masyarakat. Wilayah tersebut berhasil membangun Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan. Keberadaan Posbakum ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan hukum masyarakat secara menyeluruh.

Hingga tanggal 14 November 2025, pembangunan Posbakum telah mencapai 100 persen di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone menjadi daerah dengan jumlah Posbakum terbanyak, mencapai 372 titik. Ini menunjukkan komitmen kuat Kemenkum Sulsel dalam memberikan layanan hukum yang merata.

Pencapaian ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menekankan pentingnya penguatan akses keadilan. Terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Posbakum menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap warga mendapatkan bantuan hukum yang layak.

Kanwil Kemenkum Sulsel mencatat total 3.059 Posbakum telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Selatan. Ini merupakan upaya konkret untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dapat mengakses layanan bantuan hukum. Program ini telah menjangkau seluruh wilayah administratif di provinsi tersebut.

Sebaran Posbakum menunjukkan dominasi Kabupaten Bone dengan 372 Posbakum, menjadikannya yang terbanyak. Disusul oleh Kabupaten Wajo dengan 190 Posbakum. Kemudian Kabupaten Luwu Utara dengan 173 Posbakum, Kabupaten Gowa 167 Posbakum, dan Kabupaten Luwu Timur 128 Posbakum.

Keberhasilan mencapai 100 persen pembangunan Posbakum di setiap wilayah sesuai jumlah desa dan kelurahan merupakan indikator positif. Ini menunjukkan efektivitas program dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan. Data ini menegaskan komitmen Kemenkum Sulsel.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara konsisten menekankan pentingnya penguatan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Khususnya bagi mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Posbakum berfungsi sebagai instrumen vital dalam mewujudkan arahan tersebut.

Posbakum merupakan jembatan penting antara negara dan rakyat dalam memperoleh keadilan yang layak. Pembentukan posbakum secara menyeluruh adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Kemenkum. Hal ini memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak-hak hukumnya.

Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen memastikan setiap warga tanpa kecuali memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Posbakum menjadi pilar utama dalam mewujudkan komitmen tersebut.

Keberhasilan pembangunan Posbakum tidak lepas dari sinergi kuat antara berbagai pihak. Pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan pemangku kepentingan di tingkat desa berperan aktif. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mencapai target 100 persen.

Kolaborasi lintas sektor ini diyakini akan menjadi kekuatan utama untuk memastikan bantuan hukum menjangkau lapisan masyarakat terdalam. Dengan demikian, program Posbakum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Ini juga memperkuat fondasi hukum di tingkat lokal.

Kerja sama yang solid ini juga menunjukkan bahwa pendekatan holistik diperlukan dalam program-program pemerataan akses. Kemenkum Sulsel terus mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan layanan Posbakum.

Sumber: AntaraNews