Fakta Unik: Wamenko Otto Tegaskan LBH Pilar Akses Keadilan, Gratis untuk Masyarakat!

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menegaskan peran krusial LBH sebagai pilar akses keadilan bagi masyarakat, di mana lawyer bekerja gratis. Simak selengkapnya!

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, baru-baru ini menekankan pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pilar utama dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Jakarta pada Jumat (24/10).

Menurut Wamenko Otto, keadilan tidak akan dapat tercapai secara maksimal jika tidak ada LBH yang secara aktif membuka pintu akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Beliau menyoroti bahwa prinsip dasar LBH adalah pengacara bekerja secara gratis, sementara biaya perkara perlu mendapat dukungan penuh dari negara sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan hukum. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo yang menginginkan kementerian untuk selalu dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap aspirasi mereka.

LBH: Pilar Utama Akses Keadilan dan Dukungan Negara

Wamenko Otto Hasibuan dengan tegas menyatakan bahwa LBH merupakan elemen vital dalam sistem peradilan Indonesia. Beliau menegaskan, "Namun perlu diingat, prinsip dasar LBH adalah lawyer bekerja secara gratis, sedangkan biaya perkara perlu mendapat dukungan negara. Itu lah bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat." Pernyataan ini menyoroti model operasional LBH yang berlandaskan pada pelayanan tanpa biaya, dengan harapan negara dapat menanggung beban biaya perkara.

Dukungan negara terhadap biaya perkara ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat mengakses layanan hukum tanpa terbebani. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang merata di seluruh pelosok negeri. Kemenko Kumham Imipas sendiri selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat, menerima semua aspirasi baik dari organisasi kecil maupun besar.

Sikap proaktif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu one step ahead dalam pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap keluhan dan masukan dari masyarakat dapat diakomodasi dan ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih baik.

Peran GAMKI dalam Penegakan Hukum dan Akses Keadilan

Dalam kesempatan yang sama, Wamenko Otto Hasibuan turut menyampaikan apresiasi tinggi atas kiprah dan kontribusi GAMKI dalam memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Beliau mengaku bangga terhadap GAMKI yang telah berkontribusi bagi negara dan berharap agar organisasi ini terus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terlepas dari besar kecilnya kasus dan kemampuan ekonomi mereka.

Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas, Karjono, menambahkan apresiasinya terhadap program-program GAMKI yang telah menyentuh hingga pelosok negeri. Karjono menekankan pentingnya tiga pilar dalam memperkuat sistem hukum nasional, yaitu peningkatan toleransi, literasi hukum, dan kualitas penegakan hukum. "Program-program GAMKI sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan dan memperkuat karakter kebangsaan," ujarnya.

Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menjelaskan bahwa GAMKI telah berdiri sejak tahun 1962 dan kini hadir di 36 provinsi serta lebih dari 300 kabupaten/kota. GAMKI aktif menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta melakukan pendampingan hukum dan advokasi isu-isu intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan orang (TPPO) di berbagai daerah.

Sinergi Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan untuk Keadilan

GAMKI juga memiliki harapan besar untuk dapat terdaftar resmi sebagai LBH pada tahun 2026, mengingat koordinasi yang telah dilakukan dengan pemerintah terkait kegiatan penegakan hukum. Rencana ini menunjukkan komitmen GAMKI untuk semakin memperkuat perannya dalam memberikan bantuan hukum yang terstruktur dan terakui secara formal.

Selain itu, Sahat Sinurat menyampaikan rencana pelaksanaan Konsultasi Nasional Pemimpin Muda Kristen Indonesia pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Acara ini diharapkan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis dan memperkuat peran pemuda Kristen dalam pembangunan bangsa.

Audiensi antara Kemenko Kumham Imipas dan DPP GAMKI ini diharapkan menjadi awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting untuk memperkuat upaya penegakan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebangsaan di Indonesia.

Sumber: AntaraNews