Kemenko Kumham Imipas

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluncurkan delapan buku yang merangkum 70 tahun perjalanan hidup dan pemikirannya, menawarkan wawasan mendalam bagi masyarakat luas.

Pemerintah Filipina menanti permohonan resmi dari Indonesia terkait Pemulangan Napi Terorisme WNI, Taufiq Rifqi, yang telah menjalani hukuman seumur hidup selama 22 tahun di Filipina. Hal ini menjadi fokus pembahasan penting antara kedua negara.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Menko Yusril Ihza Mahendra membuka pintu bagi pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan opsi transfer narapidana. Langkah ini terkait dua WN Jepang yang dipenjara di Indonesia, termasuk kasus narkotika seumur hidup.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menegaskan peran krusial LBH sebagai pilar akses keadilan bagi masyarakat, di mana lawyer bekerja gratis. Simak selengkapnya!

Dalam setahun, Kemenko Kumham Imipas berhasil menyelaraskan kebijakan hukum nasional dan internasional, termasuk penanganan pinjaman online ilegal dan transfer narapidana. Apa saja capaian lainnya?

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan Kantor Imigrasi Banyuwangi, menjanjikan pelayanan keimigrasian yang lebih optimal dan dekat bagi warga.

Kemenko Kumham Imipas menegaskan tata kelola royalti harus profesional, transparan, dan digital. Inisiatif Protokol Jakarta siap lahirkan standar global, benarkah akan lebih adil bagi pencipta?

Kemenko Kumham Imipas mendesak pembenahan tata kelola royalti musik di Indonesia. Transparansi dan keadilan jadi kunci, demi hak ekonomi para kreator.