Dua Pejabat DPRD Bekasi Jadi Tersangka Kasus Tunjangan Perumahan Rp20 Miliar

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

AHS resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dan langsung ditahan.

Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua oknum ASN sebagai tersangka kasus korupsi Disperkimtan Palembang tahun anggaran 2024, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kasus korupsi Disperkimtan Palembang ini melibatkan proyek fiktif dan penyal

Kejari Sarolangun resmi menetapkan bendahara Dinas DP3A sebagai tersangka kasus SPJ fiktif tahun anggaran 2021, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp346 juta. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan Korupsi BSPS Sumenep TA 2024 yang merugikan negara Rp26,32 miliar. Siapa saja mereka dan bagaimana modus operandinya?

Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024.

Untuk mengungkap praktik rasuah ini, total saksi yang diperiksa berjumlah 60 orang.

DRK diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan dan transportasi di lingkungan Sekretariat Dewan Kota Banjar.

Selain Risnadar, KPK turut menetapkan dua orag lainnya sebagai tersangka.

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Rp176 miliar untuk pembayaran THR bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim khusus untuk perbaikan MCSP KPK setelah meraih nilai 44,4, terendah keempat di Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai dan mencegah korupsi.

DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui alokasi Rp81,6 miliar untuk mendukung program PSEL di TPA Burangkeng, mengatasi masalah sampah krusial dan menghasilkan energi listrik.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.

Dia masih mendapatkan tunjangan secara penuh, mobil dinas, menempati rumah dinas, dan mendapat pengawalan.