Dua Pejabat DPRD Bekasi Jadi Tersangka Kasus Tunjangan Perumahan Rp20 Miliar

Kedua tersangka adalah RC yang merupakan Staf Ahli Bupati Muba sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muba periode 2018-2023.

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

AHS resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dan langsung ditahan.

Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua oknum ASN sebagai tersangka kasus korupsi Disperkimtan Palembang tahun anggaran 2024, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kasus korupsi Disperkimtan Palembang ini melibatkan proyek fiktif dan penyal

Kejari Sarolangun resmi menetapkan bendahara Dinas DP3A sebagai tersangka kasus SPJ fiktif tahun anggaran 2021, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp346 juta. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan Korupsi BSPS Sumenep TA 2024 yang merugikan negara Rp26,32 miliar. Siapa saja mereka dan bagaimana modus operandinya?

Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024.

Untuk mengungkap praktik rasuah ini, total saksi yang diperiksa berjumlah 60 orang.

DRK diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan dan transportasi di lingkungan Sekretariat Dewan Kota Banjar.

Selain Risnadar, KPK turut menetapkan dua orag lainnya sebagai tersangka.

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi aktivis mahasiswa sebagai agen perubahan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, memanfaatkan kapasitas intelektual yang mereka miliki.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Rp176 miliar untuk pembayaran THR bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim khusus untuk perbaikan MCSP KPK setelah meraih nilai 44,4, terendah keempat di Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai dan mencegah korupsi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

Syaefudin tak hadir dengan alasan sakit. Sebagai tindak lanjut, penyidik akan melayangkan pemanggilan ulang dirinya.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu.

Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.

Napi disebut tiba-tiba terkena serangan jantung usai makan bubur pada pagi hari.

Cahya menyebut penggeledahan itu dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun anggaran 2021-2025.