LIVE

Enaknya Eks Kadis DLH Tubaba Dapat Duit Korupsi, Setiap Pencairan Dana Minta 20 Persen

Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024.

kabupaten tulang bawang
Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024.
Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024. (merdeka.com)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022–2024.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulang Bawang Barat, Ardi Herlian Syah, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif dan ditemukan alat bukti yang cukup.

"Pada Senin (13/10/2025) sekira pukul 13.00 WIB, petugas melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka serta menahan Firmansyah, Kepala DLH periode 2021–2025, dan Hartawan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH," ujar Ardi, Selasa (14/10).

Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024.
Kejari Tulang Bawang Barat menetapkan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2022-2024. merdeka.com

Menurut hasil penyelidikan, dalam beberapa kegiatan rutin di DLH Tubaba, tidak ditemukan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang sah. Dari setiap pencairan dana, sekitar 20 persen disisihkan untuk Kepala Dinas sebagai dana taktis tanpa bukti pendukung.

“Berdasarkan hasil perhitungan, kerugian negara mencapai Rp1.363.096.300,” jelas Ardi.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sebagai pasal subsider, keduanya juga dijerat Pasal 3 undang-undang yang sama.

"Saat ini para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Menggala untuk menjalani proses hukum selanjutnya," tambah Ardi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

{{caption}}
Jakarta Light Festival di Kota Tua Diserbu 25 Ribu Pengunjung

{{caption}}
Dua Polisi di Jambi Disabet Samurai Pria Misterius

{{caption}}
Pria Misterius Bawa Samurai Serang Dua Polisi di Jambi

Topik Terkait
{{caption}}
Kejari Batu Bara Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Dana Anggaran, Salah Satunya Kadis Kesehatan

Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi realiasai dana belanja tidak terduga (BTT) tahun 2022.

Korupsi
{{caption}}
Kejari Palembang Tetapkan Dua ASN Tersangka Korupsi Disperkimtan, Rugikan Negara Rp1,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua oknum ASN sebagai tersangka kasus korupsi Disperkimtan Palembang tahun anggaran 2024, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kasus korupsi Disperkimtan Palembang ini melibatkan proyek fiktif dan penyal

Korupsi Disperkimtan Palembang
{{caption}}
Kejati Babel Tahan Empat Tersangka Korupsi Tambang Ilegal Timah, Kerugian Negara Capai Rp89 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menahan empat tersangka kasus Korupsi Tambang Ilegal Timah di Bangka Tengah. Terungkap peran para pelaku dan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Korupsi Tambang Ilegal Timah
{{caption}}
Kejari Sarolangun Tetapkan Bendahara DP3A Sebagai Tersangka Kasus SPJ Fiktif, Rugikan Negara Rp346 Juta

Kejari Sarolangun resmi menetapkan bendahara Dinas DP3A sebagai tersangka kasus SPJ fiktif tahun anggaran 2021, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp346 juta. Simak selengkapnya!

Kejari Sarolangun
{{caption}}
Korupsi Aset PTPN I, Kejati Sumut Tahan Dua Mantan Pejabat BPN

Aset tersebut diduga digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland melalui kerja sama dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land.

Korupsi
{{caption}}
Terungkap! 3 Perangkat Desa Lampuara Luwu Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Lampuara, Rugikan Negara Ratusan Juta

Kejaksaan Negeri Luwu menetapkan tiga perangkat Desa Lampuara sebagai tersangka kasus korupsi dana desa Lampuara tahun anggaran 2022-2024, dengan kerugian negara mencapai Rp239,6 juta. Siapa saja mereka?

korupsi dana desa
{{caption}}
Kerugian Rp1 Miliar! Kejari Bengkulu Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Siapa Saja Mereka?

Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Labkesda Bengkulu tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Siapa saja yang terlibat?

kerugian negara
{{caption}}
Rp460 Juta Raib! Kejari Mabar Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Irigasi Wae Kaca I

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menahan dua tersangka kasus Korupsi Proyek Irigasi Wae Kaca I yang merugikan negara Rp460 juta. Siapa saja mereka dan bagaimana modusnya?

NTT
{{caption}}
Mantan PJ Bupati Sidoarjo Ditahan Kejaksaan Terkait Korupsi Dana Hibah SMK

Tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim, terhitung 26 Agustus hingga 14 September 2025.

korupsi belanja hibah modal smk
{{caption}}
Dugaan Korupsi Rp3 Miliar, Dua Bos BUMD Jabar Masuk Bui

Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, mengungkap dua tersangka tersebut ialah inisial HM yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Sarana tahun 2019-2022

Korupsi
{{caption}}
Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Kasus Korupsi Tunjangan Rumah DPRD Indramayu, Wabup Syaefudin Akhirnya Penuhi Panggilan Kejati

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

berita kontributor
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Diperiksa 13 Jam, Kadis Perkimtan Gowa Berakhir di Balik Jeruji

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

berita kontributor
{{caption}}
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

fuad hasan masyhur
{{caption}}
Sidang Korupsi Sudewo Dikawal Ribuan Pendukung, Klaim Mantan Bupati Tak Bersalah

Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken.

berita kontributor