Enaknya Eks Kadis DLH Tubaba Dapat Duit Korupsi, Setiap Pencairan Dana Minta 20 Persen

Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi realiasai dana belanja tidak terduga (BTT) tahun 2022.

Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua oknum ASN sebagai tersangka kasus korupsi Disperkimtan Palembang tahun anggaran 2024, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kasus korupsi Disperkimtan Palembang ini melibatkan proyek fiktif dan penyal

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menahan empat tersangka kasus Korupsi Tambang Ilegal Timah di Bangka Tengah. Terungkap peran para pelaku dan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Kejari Sarolangun resmi menetapkan bendahara Dinas DP3A sebagai tersangka kasus SPJ fiktif tahun anggaran 2021, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp346 juta. Simak selengkapnya!

Aset tersebut diduga digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland melalui kerja sama dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land.

Kejaksaan Negeri Luwu menetapkan tiga perangkat Desa Lampuara sebagai tersangka kasus korupsi dana desa Lampuara tahun anggaran 2022-2024, dengan kerugian negara mencapai Rp239,6 juta. Siapa saja mereka?

Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Labkesda Bengkulu tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Siapa saja yang terlibat?

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menahan dua tersangka kasus Korupsi Proyek Irigasi Wae Kaca I yang merugikan negara Rp460 juta. Siapa saja mereka dan bagaimana modusnya?

Tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim, terhitung 26 Agustus hingga 14 September 2025.

Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, mengungkap dua tersangka tersebut ialah inisial HM yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Sarana tahun 2019-2022

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.

Dia masih mendapatkan tunjangan secara penuh, mobil dinas, menempati rumah dinas, dan mendapat pengawalan.