Korupsi Dana Desa

Sebelum menetapkan RCS sebagai tersangka, penyidik Polda DIY telah melakukan gelar perkara.

Kejaksaan Negeri Pidie resmi menetapkan Sayuti, mantan Keuchik Gampong Kambuek Payapi Kunyet, sebagai DPO Korupsi Dana Desa setelah mangkir dari panggilan penyidik. Kasus ini merugikan negara Rp292,89 juta dan tersangka diduga melarikan diri ke Malaysia.

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak 50 kepala desa untuk segera mengembalikan temuan dana desa senilai lebih dari Rp40,9 miliar sebelum 1 April 2026. Ultimatum ini menjadi langkah tegas Pemkab Aceh Barat dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Anwar Ibrahim, Ketua BKAD PNPM Perdesaan Kecamatan Jeunieb, terkait kasus korupsi PNPM yang merugikan negara ratusan juta rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan.

Majelis Hakim Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 16 bulan penjara kepada terdakwa korupsi APAR dana desa Empat Lawang. Simak detail putusan dan kerugian negara yang harus diganti.

Pemerintah Kabupaten Sigi perintahkan Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan Kades Sigimpu terkait dugaan penyalahgunaan dana desa, menyusul laporan masyarakat yang memprihatinkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sigi telah melaporkan Kepala Desa Sigimpu ke Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa, menyusul laporan honor perangkat desa tak dibayar dan proyek fiktif.

Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor berkolaborasi memperkuat pengawasan dana desa untuk menekan potensi penyimpangan anggaran.

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara serius mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) senilai Rp4,3 miliar, dengan modus bimtek mencurigakan menjadi fokus utama penyelidikan.

Kejaksaan Negeri Luwu menetapkan tiga perangkat Desa Lampuara sebagai tersangka kasus korupsi dana desa Lampuara tahun anggaran 2022-2024, dengan kerugian negara mencapai Rp239,6 juta. Siapa saja mereka?

Kajari Batang Efi Paulin Numberi mengatakan dugaan kasus korupsi oleh D berawal pada Juli 2024 saat Pemerintah Desa Mojotengah

Polres Dairi menangkap mantan kepala desa Sitinjo II terkait kasus korupsi dana desa senilai Rp527 juta.

Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) tahun 2022 sebesar Rp 327.788.400.

Penjemputan paksa dilakukan setelah sang kades dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Jember.

Fakta itu terungkap dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi dana desa dengan kerugian negara Rp663 juta.

Hudori jadi tersangka tindak pidana korupsi anggaran dana desa senilai Rp1,3 miliar.

SS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.

Kepala desa bernama Suhendri itu ditangkap Polres Brebes setelah terbukti melakukan korupsi dana desa Rp977,5 miliar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.