Korupsi Aset PTPN I, Kejati Sumut Tahan Dua Mantan Pejabat BPN

Pengadilan Tipikor Medan menggelar sidang perdana dugaan korupsi pengalihan aset PTPN II senilai Rp263 miliar yang melibatkan lima terdakwa.

Penahanan dilakukan pada Jumat, 7 November 2025, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan.

Kejati Sumut menahan IS, Direktur PT Nusa Dua Propertindo, dalam kasus dugaan korupsi aset PTPN I. Penahanan ini menambah daftar tersangka, mengungkap peran krusialnya dalam pengalihan aset negara secara ilegal.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa 45 saksi terkait dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I seluas 8.077 hektare, memicu pertanyaan besar tentang proses pengalihfungsian lahan.

Kejati Sumut tengah menyelidiki dugaan korupsi penjualan aset PTPN I seluas 8.077 hektare kepada Ciputra Land melalui skema KSO. Akankah ada kerugian negara?

Tim juga menyasar gudang arsip PT Nusa Dua Propertindo (NDP) di Km 55, Kantor Pertanahan Deliserdang.

Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, mengungkap dua tersangka tersebut ialah inisial HM yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Sarana tahun 2019-2022

Tak tanggung-tanggung akibat ulah mereka berdua, negara merugi hingga Rp205,14 miliar. Hal itu diungkap KPK berdasarkan perhitungan BPKP RI.

Tanah seluas 1,7 hektare itu kemudian berhasil diterbitkan sertifikatnya secara ilegal.

Salah satu tersangka adalah AS, yang menjabat sebagai Direktur Polinema pada periode 2017–2021

Posisi sebagai Satgas membuat mereka dengan mudah menerbitkan SHM tanpa melihat batas hutan lindung.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m².

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Perwakilan peternak mengeluhkan soal SPPG yang membeli telur ayam di bawah HAP.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Saat penertiban, driver ojol yang ikut bersama tim Dishub juga telah mengakui kesalahannya lantaran parkir liar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Dapur rumah Ayu Dewi menarik perhatian berkat dominasi warna putih dan penataan ruang yang teratur.