LIVE

Terbitkan 186 SHM di Hutan Lindung Gunung Dempo, 3 Pegawai BPN Pagaralam Dibui

Posisi sebagai Satgas membuat mereka dengan mudah menerbitkan SHM tanpa melihat batas hutan lindung.

atr/bpn
Terbitkan 186 SHM di Hutan Lindung Gunung Dempo, 3 Pegawai BPN Pagaralam Dibui
Terbitkan 186 SHM di Hutan Lindung Gunung Dempo, 3 Pegawai BPN Pagaralam Dibui (merdeka.com)

Semuanya berstatus sebagai aparatur sipil negara di instansi itu.

ilustrasi borgol
ilustrasi borgol © 2023 maverick


Terbitkan 186 SHM di Hutan Lindung Gunung Dempo, 3 Pegawai BPN Pagaralam Dibui


Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tiga pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) Pagaralam, Sumatera Selatan, karena menerbitkan sertifikan hak milik (SHM) di kawasan hutan lindung Gunung Dempo. Sebanyak 186 SHM ilegal mereka terbitkan.

Para pelaku adalah BW yang menjabat anggota Satgas Fisik atau pengukur BPN tahun 2017 dan 2020, YG (Ketua Satgas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis), dan seorang wanira inisial NR selaku Ketua Satgas Fisik PTSL. Semuanya berstatus sebagai aparatur sipil negara di instansi itu.


Kajari Pagaralam Fajar Mufti menjelaskan, para tersangka menggunakan modus pengalihan hak aset negara kawasan hutan lindung Gunung Dempo dengan memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017 dan 2020.

ilustrasi borgol
ilustrasi borgol © 2023 maverick

 Posisi sebagai Satgas membuat mereka dengan mudah menerbitkan SHM tanpa melihat batas hutan lindung.

"Setelah adanya bukti permulaan yang cukup, kami tetapkan tiga pegawai BPN Pagaralam sebagai tersangka," ungkap Kajari Pagaralam Fajar Mufti, Kamis (7/3).


Fajar menyebut luasan lahan kawasan hutan lindung Gunung Dempo yang dialihkan oleh para tersangka mencapai 7 hektare dengan kerugian negara mencapai Rp853,7 juta. Barang bukti disita 109 SHM yang diterbitkan pada 2017 dan 77 SHM diterbitkan pada 2020.




Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Para tersangka kami lakukan penahanan di Lapas Kelas III Pagaralam selama 20 hari ke depan," kata Fajar.


Fajar menyebut tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lagi mengingat pendalaman masih dilakukan. Sejauh ini penyidik memeriksa 31 saksi dan empat ahli.

"Kasus ini masih dilakukan pengembangan, bisa saja ada tersangka-tersangka lain," kata Fajar.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
B
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Puslabfor Uji Dugaan Medan Listrik Sebabkan Taksi Green SM Mogok di Rel

{{caption}}
Update Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 24 Saksi Diperiksa Intensif

{{caption}}
Shelter Sehati, Rumah Singgah Gratis untuk Pasien Dhuafa di Banda Aceh

{{caption}}
Beri Taklimat ke 1.500 Komandan TNI, Prabowo Minta Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

{{caption}}
Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

{{caption}}
Tri Tito Karnavian Minta Posyandu Harus Jadi ‘Mal Pelayanan’ di Tingkat Desa

Topik Terkait
{{caption}}
Penampakan Tambang Emas Ilegal 200 Hektare di Lampung Bikin Negara Rugi Rp1,3 Triliun

Polisi mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal.

tambang emas ilegal
{{caption}}
KLHK Perkuat Penegakan Hukum Perambah Hutan Bentang Seblat, Tiga Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyerahkan tiga tersangka perambah hutan di Bentang Alam Seblat, Bengkulu, ke Kejaksaan Negeri Mukomuko, menegaskan komitmen dalam **penegakan hukum pera

Perambah Hutan
{{caption}}
Kejati Babel Tahan Empat Tersangka Korupsi Tambang Ilegal Timah, Kerugian Negara Capai Rp89 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menahan empat tersangka kasus Korupsi Tambang Ilegal Timah di Bangka Tengah. Terungkap peran para pelaku dan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Korupsi Tambang Ilegal Timah
{{caption}}
Kemenhut Segel 11 Entitas Usaha terkait Dugaan Perusakan Hutan Penyebab Banjir Sumatra

Kemenhut melalui Dirjen Penegakan Hukum, menyegel 11 entitas, yang terdiri dari 4 korporasi dan 7 Perhutanan Hutan Adat Terpadu (PHAT).

kementerian kehutanan
{{caption}}
Lahan Tak Berizin di Morowali Disita Satgas PKH, Potensi Denda Capai Rp2,3 Triliun

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas kurang lebih 66,0144 hektare.

tambang
{{caption}}
Korupsi Aset PTPN I, Kejati Sumut Tahan Dua Mantan Pejabat BPN

Aset tersebut diduga digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland melalui kerja sama dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land.

Korupsi
{{caption}}
Pemerintah Sita 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal

Ketua Pelaksana Satgas PKH itu menyebut, dari sitaan tersebut pihaknya telah menyerahkan lahan seluas 915.206,46 hektare kepada kementerian terkait.

Lahan Sawit Eks PT Duta Palma
{{caption}}
Terbitkan Sertifikat di Atas Tanah Kemenag RI, Mantan Kepala BPN Lampung Selatan Jadi Tersangka

Tanah seluas 1,7 hektare itu kemudian berhasil diterbitkan sertifikatnya secara ilegal.

Mafia Tanah
{{caption}}
Fakta-Fakta Ketua Adat di Riau Berani Jual Hutan Lindung 60 Hektare Berujung Ditangkap Polisi

Tidak dijelaskan kepada siapa yang bersangkutan menjual dan berapa harga jual beli yang disepakati antar keduanya.

hutan lindung di sumatera
{{caption}}
Kepala Desa di Inhu Jual Kawasan Hutan Bekas Tambang 150 Hektare Seharga Rp1,8 Miliar

Kawasan itu merupakan bekas tambang batu bara PT Riau Bara Harum, Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Perambahan Hutan
{{caption}}
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

Mafia Tanah
{{caption}}
Satgas PRR Percepat Realisasi Optimalisasi Lahan HGU untuk Huntap Bencana

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

atr bpn
{{caption}}
Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

akuntabilitas daerah
{{caption}}
UIN Palu Siap Sambut Kunjungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk Teken MoU dan Kuliah Umum

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

atr bpn
{{caption}}
BPK Serahkan LHP Pengendalian HGU BPN dan Alih Fungsi Lahan ke Kementerian ATR/BPN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

akhsanul khaq
{{caption}}
Kantor Pertanahan Lebak Buka Layanan Saat Libur Lebaran 2026: Permudah Urus Aset Keluarga

Kantor Pertanahan Lebak tetap membuka layanan selama libur Lebaran 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus aset keluarga dan administrasi pertanahan lainnya.

aset keluarga
{{caption}}
Kantah Serang Serahkan 130 Sertifikat PTSL 2026, Pacu Target 9.000 Bidang Selesai Semester I

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

atr bpn