LIVE

KPK Bongkar Korupsi Proyek Lahan, Dua Petinggi PT Hutama Karya Ditahan

Tak tanggung-tanggung akibat ulah mereka berdua, negara merugi hingga Rp205,14 miliar. Hal itu diungkap KPK berdasarkan perhitungan BPKP RI.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan kasus Korupsi Pengadaan Kapal TNI AL di Kementerian Pertahanan hampir selesai. Apa saja fakta terbarunya?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan kasus Korupsi Pengadaan Kapal TNI AL di Kementerian Pertahanan hampir selesai. Apa saja fakta terbarunya? (Planet Merdeka)

Dua petinggi PT Hutama Karya (HK) resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi proyek pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada tahun anggaran 2018–2020.

Tak tanggung-tanggung akibat ulah mereka berdua, negara merugi hingga Rp205,14 miliar. Hal itu diungkap KPK berdasarkan perhitungan BPKP RI.

Kedua tersangka yakni Bintang Perbowo (BP), mantan Direktur Utama PT HK, dan Rizal Sutjipto (RS), eks Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya yang juga merangkap Ketua Tim Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Keduanya langsung digiring ke Rumah Tahanan KPK, Rabu (6/8).

"Penahanan kepada kedua tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 25 Agustus 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers, Rabu (6/8).

Dugaan permainan mereka berdua dimulai sejak April 2018, hanya berselang lima hari setelah Bintang Perbowo menjabat Dirut Hutama Karya.

Alih-alih konsolidasi internal, ia malah mengadakan rapat direksi untuk membeli lahan di kawasan proyek JTTS. Lahan ini awalnya tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018.

"Tetapi justru diprioritaskan untuk dibeli. Kemudian pada September 2018, PT. HK melakukan pembayaran tahap I atas lahan Bakauheni sekitar Rp24,6 miliar," ucap dia.

Tak cuman itu, lahan itu ternyata milik Iskandar Zulkarnaen (IZ), bos PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ), yang juga teman dekat Bintang Perbowo.

"Kemudian, tersangka BP meminta terrsangka IZ untuk membuat penawaran lahan tersebut kepada PT. HK. BP juga meminta agar IZ mengusahakan perluasan lahannya dengan membeli lahan dari masyarakat sekitar, sehingga nantinya PT. HK dapat langsung melakukan pembelian lahan kepada Tersangka IZ atau perusahaannya," ucap Asep.

Selain itu, rapat direksi yang menjadi dasar pengadaan tanah ternyata fiktif belaka. Risalahnya dibuat mundur alias backdate.

"Kegiatan rapat yang dimaksud, sebenarnya tidak pernah terjadi,” ucap Asep.

Dia mengatakan, PT HK juga disebut tak punya SOP pengadaan lahan, tak ada appraisal dari KJPP, dan bahkan tak punya rencana bisnis terhadap tanah yang dibeli tersebut.

Dalam tiga tahun, PT HK tercatat menggelontorkan dana Rp205,14 miliar ke PT STJ milik IZ. Pembayaran itu meliputi 32 bidang tanah SHGB atas nama PT. STJ di wilayah Bakauheni dan 88 lahan SHGB atas nama perorangan di wilayah Kalianda.

Sayangnya, sampai sekarang, PT. HK tidak menerima manfaat atas lahan-lahan tersebut karena kepemilikan belum dialihkan kepada BUMN.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Menengok Progres Penataan Kampung Kumuh dan Rawan di Jakarta, Rampung Tahun Depan

{{caption}}
Kronologi Kebakaran Maut di Lubang Buaya Jakarta Timur Tewaskan Satu Warga

{{caption}}
Kemenko Pangan Godok Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Lokal untuk MBG

{{caption}}
Hasil MotoGP Spanyol 2026: Alex Marquez Juara, Marc Marquez Kandas

{{caption}}
Presiden Prabowo Hadiri Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju

{{caption}}
Awal Mula Terbongkarnya Kelakuan 13 Pengurus Daycare di Jogja Aniaya Puluhan Bayi

Topik Terkait
{{caption}}
Polisi Ungkap Modus Tersangka Korupsi Proyek Lingkar Timur Kuningan, Rugikan Negara Rp1,2 Miliar

Tersangka menjalankan modus pinjam perusahaan untuk memuluskan korupsinya.

Korupsi
{{caption}}
Terungkap! Dua Terdakwa Korupsi Tol Terpeka Rugikan Negara Rp66 Miliar, Modus Vendor Fiktif Terbongkar

Dua terdakwa kasus Korupsi Tol Terpeka, Tujuanta Ginting dan Widodo Mardianto, didakwa merugikan negara Rp66 miliar melalui rekayasa dokumen dan vendor fiktif. Sidang perdana telah digelar.

Korupsi Tol Terpeka
{{caption}}
Korupsi Aset PTPN I, Kejati Sumut Tahan Dua Mantan Pejabat BPN

Aset tersebut diduga digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland melalui kerja sama dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land.

Korupsi
{{caption}}
Plt Kadis PUTR Kota Binjai Ditahan Kejaksaan Terkait Kasus Dana Bagi Hasil Sawit, Begini Modus Korupsinya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menahan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai berinisial RIP.

Dana Bagi Hasil Sawit
{{caption}}
KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan Usai OTT di Sumut, Salah Satunya Kadis PUPR

Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam.

ott kpk medan
{{caption}}
Kejati Jatim Jebloskan ke Penjara Dua Koruptor Pengadaan Tanah Kampus Politeknik, Begini Modusnya

Salah satu tersangka adalah AS, yang menjabat sebagai Direktur Polinema pada periode 2017–2021

Regional
{{caption}}
KPK Kembali Sita Belasan Bidang Tanah Diduga Hasil Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera, Nilainya Rp18 Miliar

Belasan bidang tanah itu diduga menjadi salah satu sumber pendanaan pengadaan lahan lahan Tol Trans Sumatera.

korupsi tol trans sumatera
{{caption}}
Dua Pegawai Waskita Karya Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Tol

Penetapan tersangka dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan.

Korupsi
{{caption}}
Mantan Direktur Umum Pertamina jadi Tersangka Korupsi Kasus Pembelian Lahan, Rugikan Negara Rp348 Miliar

Berdasarkan perhitungan sementara pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, korupsi ditelan Luhur mencapai ratusan miliar.

luhur budi djatmiko
{{caption}}
Berkas Perkara Kasus Korupsi BBM Dinas Perkim Rohul Lengkap, Para Tersangka Segera Disidang

Dalam kasus korupsi pengadaan BBM dan sewa sarana mobilitas darat ini, negara rugi Rp6,28 miliar

Kasus Korupsi
{{caption}}
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka

KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.

Kasus Korupsi
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

acc sulawesi
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

budi prasetyo
{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

anti korupsi
{{caption}}
Orang Tua Mengaku Trauma Anaknya Jadi Korban Penganiayaan di Daycare Little Aresha

Orang tua korban penganiayaan anak di daycare Yogyakarta mengaku trauma dengan kejadian ini.

berita kontributor
{{caption}}
Amarah dan Trauma Orang Tua yang Titipkan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta

Salah satu orang tua anak, Noorman Windarto menyebut dirinya merasa trauma usai melihat bukti video kondisi anaknya saat berada di daycare.

berita update
{{caption}}
MBG Tingkatkan Permintaan Pangan Lokal, Produk Perikanan Pati Laris

MBG berkomitmen untuk meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal, sehingga dapat mendukung pertanian dan perekonomian masyarakat setempat.

berita update
{{caption}}
Terpidana Robig Dipecat dan Dipindah ke Nusakambangan, Diduga Kendalikan Narkoba dari Lapas

Aipda Robig resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sejak 18 Februari 2026.

aipda robig
{{caption}}
Jembatan Garuda di Blora Jadi Harapan Baru, Permudah Akses dan Aktivitas Warga

Jembatan Garuda Merah Putih yang terletak di Desa Klopoduwur, Banjarjo, Blora, Jawa Tengah, memberikan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat setempat.

berita update
{{caption}}
Prabowo Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

Sebelum kedatangan Presiden Prabowo, pasukan pengamanan presiden sudah terlihat berada di lokasi acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

berita update