administrasi publik

Persaingan ketat diprediksi dalam Seleksi Sekda Kudus 2026 dengan masuknya dua ASN dari luar daerah, menambah dinamika kompetisi para calon pimpinan tinggi pratama.

Ribuan warga Kabupaten Bekasi menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengakses Mal Pelayanan Publik Bekasi dan gerai layanan di dua lokasi, menandakan kebutuhan akan layanan terintegrasi.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bagaimana desain Pilkada memiliki dampak signifikan pada birokrasi dan pelayanan publik daerah, memicu pertanyaan tentang netralitas.

Pemerintah Kota Ambon melakukan inspeksi mendadak ke kantor kelurahan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan cepat bagi masyarakat, adakah temuan signifikan?

Pemerintah Kabupaten Karawang membangun Mal Pelayanan Publik Cikampek untuk memudahkan masyarakat di wilayah timur mengakses berbagai layanan, ditargetkan beroperasi pada 2026.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim khusus untuk perbaikan MCSP KPK setelah meraih nilai 44,4, terendah keempat di Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai dan mencegah korupsi.

Pemerintah Kota Jambi sukses menerapkan Aplikasi Srikandi untuk pengelolaan arsip yang lebih efisien dan modern. Simak bagaimana inovasi ini menjawab tuntutan UU Kearsipan!

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti potensi Korupsi Anggaran yang muncul ketika penggunaan dana publik hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, bukan pada hasil pembangunan yang produktif.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menindaklanjuti arahan KPK untuk perbaiki tata kelola pemerintahan. Introspeksi total diminta, apa saja poin pentingnya?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pelayanan Publik Kota Jambi yang dinilai memuaskan masyarakat, cepat, mudah, dan bebas pungutan liar. Simak detailnya!

Anggota Dewan Pengawas LKBN ANTARA, Ariawan, berhasil meraih gelar doktor dalam administrasi publik, menginspirasi banyak pihak dan diapresiasi tokoh nasional.

Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan Sobat Dukcapil versi 2, inovasi layanan online yang mempermudah dan menggratiskan pengurusan dokumen kependudukan. Penasaran fitur barunya?

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah resmi melakukan pencabutan Surat Edaran PBB-P2 terkait syarat pelayanan administrasi publik. Simak alasan dan dampaknya bagi masyarakat!

Mal Pelayanan Publik Cirebon telah sukses melayani ribuan pemohon sejak beroperasi, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah. Cari tahu bagaimana MPP ini menjadi bagian penting dari 296 MPP di seluruh Indonesia.

Langkah ini dalam rangka mendukung layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian.