DPD PDI Perjuangan Jatim Hormati Proses Hukum Terkait OTT Bupati Ponorogo oleh KPK
Said menegaskan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan sikap resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi resmi mengenai penangkapan tersebut pada Jumat (7/11/2025) sore.
"Kami, jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim, menerima informasi pada Jumat, 7 November 2025, pada sore hari bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo, yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT," ujar Said Abdullah, Sabtu (8/11/2025).
Menanggapi peristiwa itu, Said menegaskan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
"Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan," tegasnya.
PDIP junjung tinggi independensi KPK
Said juga menekankan bahwa partainya menjunjung tinggi independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum apa pun.
"PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian, tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
"Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," katanya.
Said sampaikan permintaan maaf kepada warga Ponorogo
Said Abdullah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang melibatkan kader partainya tersebut.
"Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera," ucapnya.
Ia menambahkan, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi partai untuk memperkuat pembinaan kader di internal organisasi.
"Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi," pungkas Said.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7180633/original/086155500_1779975702-WhatsApp_Image_2026-05-28_at_20.39.55.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7182308/original/045388500_1779978268-5f18a922-7504-48d6-9481-06dd5432873c.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7180634/original/046345700_1779975787-WhatsApp_Image_2026-05-28_at_20.39.55__1_.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7180592/original/049571200_1779975633-IMG_9839.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/762815/original/089457900_1415360561-Ilustrasi_Bayi_Tewas.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7177818/original/087868000_1779971925-IMG_9881.jpeg)
