Usai OTT Bupati Pati Sudewo, DPD Gerindra Jateng Tunggu Hasil Pemeriksaan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Partai tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum ada putusan tetap (inkrah).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selalu mengingatkan kepada kader untuk menjauhi korupsi.

Dengan adanya OTT terhadap kepala daerah tersebut, ia ingin agar kejahatan korupsi harus diperangi bersama-sama.

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo merespons OTT KPK terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan menegaskan partai menghormati proses hukum.

PDI Perjuangan menyatakan menghormati proses hukum KPK terkait OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, sekaligus meminta maaf atas insiden yang mencederai kepercayaan rakyat.

Sudewo sudah hadir sekira pukul 10.00 WIB. Dia langsung memasuki lobi gedung KPK dan menuju ruang penyidik untuk diperiksa.

Terkait aksi demo yang menuntut dirinya mundur, Sudewo meminta masyarakat tetap kondusif.

Sudewo diperiksa kurang lebih selama 6,5 jam dari sekira pukul 09.42 Wib hingga 16.25 Wib.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Dalam nota perlawanan setebal 22 halaman itu, pihak terdakwa mempersoalkan penggabungan dua perkara berbeda dalam satu surat dakwaan.

Usai sidang, Sudewo mengatakan masih punya tanggung jawab moral terkait kelangsungan nasib ratusan mahasiswa kategori miskin dan siswa kalangan miskin ekstrem.

Menurutnya, proses pengisian perangkat desa sepenuhnya merupakan kewenangan kepala desa, bukan bupati.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Jaksa penuntut KPK punya waktu 14 hari untuk membawanya ke pengadilan untuk disidangkan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.