LIVE

BPHN Perkuat Penguatan Kebijakan Hukum Nasional NTT: Sinkronisasi Pusat-Daerah Wujudkan Keadilan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

ntt
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat? (AntaraNews)

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara aktif memperkuat implementasi kebijakan hukum nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan melalui penguatan tugas dan fungsi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerah.

Kepala BPHN, Min Usihen, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di lapangan. Khususnya di NTT, yang memiliki karakteristik kepulauan, rentang kendali wilayah luas, serta keragaman sosial budaya tinggi, sinkronisasi ini menjadi krusial.

Penguatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya diukur dari regulasi yang tersusun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara. Hal ini diwujudkan melalui layanan hukum yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan hingga ke wilayah terluar dan terpencil.

Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah di NTT

Min Usihen dalam arahannya memaparkan Rencana Kerja Teknis BPHN Tahun 2026 yang komprehensif. Rencana ini mencakup penguatan Analisis dan Evaluasi Hukum, Pembudayaan dan Bantuan Hukum, serta Pemantauan dan Peninjauan Pembangunan Hukum Nasional.

Selain itu, BPHN juga fokus pada Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kepala BPHN menekankan pentingnya peningkatan tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, serta optimalisasi layanan bantuan hukum.

Peningkatan kualitas pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah juga menjadi sorotan utama. BPHN berupaya mewujudkan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang semakin efektif dan mampu menjangkau masyarakat luas.

Sejalan dengan arah kebijakan BPHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT menetapkan Rencana Kerja Prioritas Tahun 2026. Program ini berfokus pada Pembentukan Regulasi serta Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rencana Strategis BPHN dan Kemenkum NTT Tahun 2026

Rencana aksi Kemenkum NTT mencakup penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah untuk memastikan relevansi dan efektivitas regulasi di tingkat lokal. Pemberian layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, juga menjadi prioritas utama.

Pendampingan serta pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara berkelanjutan akan terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara profesional dan berkelanjutan menjadi bagian integral dari rencana kerja. Ini mendukung transparansi dan ketersediaan informasi hukum bagi publik.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, menegaskan arahan Kepala BPHN sebagai pedoman strategis. Arahan ini menjadi penegasan prioritas, penajaman arah, dan penguatan komitmen kerja seluruh jajaran Kemenkum NTT.

“Bagi kami di wilayah, arahan ini merupakan pedoman strategis yang harus diterjemahkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas. Setiap kebijakan pusat harus kita implementasikan secara terukur, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Hasran Sapawi.

Wujudkan Layanan Hukum Inklusif dan Berkeadilan

Tim Sekretariat BPHN turut melaksanakan penguatan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 bagi Pemerintah Daerah dan Tim Sekretariat Wilayah NTT. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, menggabungkan partisipasi langsung dan daring.

Penilaian IRH merupakan instrumen penting untuk mengukur capaian reformasi hukum di tingkat pemerintah daerah. Penguatan koordinasi antara Tim Sekretariat Wilayah dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk memastikan proses penilaian berjalan optimal.

Selain itu, Kepala BPHN beserta jajaran Kementerian Hukum RI juga melakukan peninjauan langsung di Posbankum Oesapa Barat Kupang. Kunjungan ini bertujuan memastikan layanan bantuan hukum berjalan secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keberadaan Posbankum di wilayah terpencil menjadi kunci dalam menghadirkan keadilan. Ini sejalan dengan visi pembangunan hukum yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN

{{caption}}
Indonesia Kecam Rencana Perluasan Pendudukan Gaza oleh Israel

{{caption}}
KPK: Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Emas Hasil Pemerasan

{{caption}}
Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN 8 Juni

{{caption}}
IHSG Sempat Anjlok 5%, BEI Pastikan Tak Ubah Aturan Trading Halt

{{caption}}
Mensesneg Beri Bocoran: Ketum Partai Buruh Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum NTT Perkuat Posbankum di Tingkat Kelurahan, Akses Keadilan Makin Merata

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

Kemenkum NTT
{{caption}}
Perkuat Produk Hukum Daerah, Kemenkum NTT dan BPIP Bersinergi Selaraskan Nilai Pancasila

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersinergi memperkuat produk hukum daerah yang selaras dengan nilai Pancasila. Inisiatif ini memastikan regulasi di daerah berkeadilan dan ber

Pancasila
{{caption}}
Kemenkum NTT Perkuat Reformasi Hukum Daerah, Sasar Peningkatan Kualitas Regulasi dan Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.

Reformasi Hukum NTT
{{caption}}
Kemenkum Kepulauan Babel Tingkatkan Kinerja JDIHN, Perkuat Akses Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel gencar lakukan pendampingan pelaporan dan penilaian kinerja JDIHN, memastikan akses hukum yang cepat dan akurat bagi publik.

Kemenkum Kepulauan Babel
{{caption}}
Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas ASN untuk Optimalisasi KUHP Nasional

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kemenkum Babel
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS Perkuat Sinergi Pelayanan Hukum

Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS tingkatkan sinergi pelayanan hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga pendampingan. Simak upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Hukum NTT
{{caption}}
Kemenkum Babel Evaluasi Posbankum Bangka: Optimalkan Layanan Bantuan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melakukan pemantauan dan evaluasi Posbankum di Kabupaten Bangka untuk memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Menkum Resmikan 1.166 Posbankum NTB, Pastikan Akses Keadilan Merata di Setiap Desa

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Bantuan Hukum Gratis
{{caption}}
Kemenkumham dan Pemprov Babel Perkuat Jaringan Informasi Hukum (JDIH) Tingkatkan Layanan Publik

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Kemenkumham Babel
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkot Kupang dan Kemenkum NTT Perkuat Tata Kelola Hukum serta Posbakum hingga Tingkat Kelurahan

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Pemkot Kupang
{{caption}}
Menteri Sosial Harap Kepala Daerah Siapkan Lahan untuk Bangun Sekolah Rakyat Permanen di NTT

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, guna mewujudkan target pemerataan pendidikan.

infrastruktur
{{caption}}
Mensos Apresiasi Perkembangan Positif Siswa Sekolah Rakyat Kupang Menuju Kemandirian Ekonomi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti hasil positif perkembangan siswa Sekolah Rakyat Kupang, program pendidikan inklusif bagi anak-anak prasejahtera, yang kini lebih percaya diri dan optimis menatap masa depan.

anak prasejahtera
{{caption}}
Wali Kota Kupang Dorong Himpaudi Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini untuk Cetak Generasi Emas

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menekankan peran strategis Himpaudi dalam penguatan PAUD. Ia berharap pengurus baru dapat mencetak generasi emas berkarakter dan berkualitas untuk masa depan Kota Kupang.

agustina bangu roi
{{caption}}
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Kupang Capai 75 Persen, Siap Beroperasi Juli 2026

Pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah mencapai 75 persen dan ditargetkan beroperasi Juli 2026, menjadi persembahan Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan.

desa oelnasi
{{caption}}
Kolaborasi Pemkot Kupang dan Kaum Muda: Aksi Nyata Lestarikan Mangrove Pesisir Oesapa Barat

Pemerintah Kota Kupang bersama generasi muda berkolaborasi aktif dalam upaya pelestarian mangrove di pesisir Oesapa Barat. Inisiatif ini mendorong kesadaran lingkungan dan literasi keuangan.

aksi nyata
{{caption}}
Mensos Dorong Kepala Daerah NTT Sediakan Lahan untuk Sekolah Rakyat Merah Putih Permanen

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendesak para Kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyediakan lahan guna pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

kementerian pekerjaan umum
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalteng Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Melalui Adendum Anggaran

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

akses keadilan
{{caption}}
PERADI SAI Dorong Transformasi Profesi Advokat Indonesia: Modern, Adaptif, dan Berdaya Saing Global

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

advokat indonesia
{{caption}}
Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Peran Paralegal di Kubu Raya

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Pastikan Posbankum Jangkau Seluruh Desa di Aceh, Akses Keadilan Makin Merata

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkumham NTT Luncurkan SuperApp PASTI: Optimalkan Akses Layanan Hukum Digital untuk Masyarakat

Kemenkumham NTT meluncurkan SuperApp PASTI, inovasi digital yang mengoptimalkan akses layanan hukum bagi masyarakat, menjamin kemudahan dan jangkauan tanpa batas.

akses keadilan