Kemenkum NTT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) telah mengharmonisasikan Ranperda dan Ranperbup APBD Malaka Tahun Anggaran 2025, memastikan kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT mendorong Pemerintah Kabupaten Sumba Timur membentuk Sentra Kekayaan Intelektual Sumba Timur, langkah strategis memperkuat ekosistem inovasi daerah dan melindungi potensi unggulan masyarakat.

Kemenkum NTT perkuat edukasi merek bagi pelaku usaha di Sumba Tengah untuk lindungi Kekayaan Intelektual dan cegah barang palsu. Simak upaya lengkapnya!

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

Dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026, Kemenkum NTT menggelar Mobile IP Clinic di CFD Kupang, mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual dan hukum umum gratis bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersinergi memperkuat produk hukum daerah yang selaras dengan nilai Pancasila. Inisiatif ini memastikan regulasi di daerah berkeadilan dan ber

Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen mempercepat target kinerja nasional 2026 dengan mendorong transformasi digital layanan Perseroan Perorangan melalui platform AHU Link, demi kemudahan akses masyarakat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sukses mengharmonisasi Ranperda RTRW, sebuah langkah krusial untuk pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.

Kanwil Kemenkum NTT memfasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Flores Timur, memastikan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah untuk menjamin kualitas hukum dan kepastian bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT bersama Pemkab Sabu Raijua sukses mengharmonisasi tiga Raperda strategis. Proses Harmonisasi Raperda Sabu Raijua ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT berpartisipasi dalam uji publik RUU Pelaksanaan Pidana Mati, yang kini menempatkan hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok. Apa saja perubahan mendasarnya?

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kemenkum NTT gagas ekosistem Kekayaan Intelektual Warga Binaan Lapas Kupang. Inisiatif ini bertujuan melindungi karya, memberikan nilai ekonomi, dan membekali mereka untuk mandiri.