Kanwil Kementerian Hukum Kalteng Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Melalui Adendum Anggaran

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat mengalokasikan anggaran Rp191,88 juta untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua Barat Daya, menjamin akses keadilan melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH).

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kemenkum Sulawesi Utara menyoroti peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Diskusi strategis digelar untuk menyempurnakan kebijakan bantuan hukum.

Kemenkum Kalsel memperkuat Akses Keadilan Kalsel bagi masyarakat kurang mampu melalui sinergi dengan 7 Lembaga Bantuan Hukum. Simak komitmen dan upaya mereka!

Kemenkum Sulut memperkuat program bantuan hukum masyarakat miskin melalui penandatanganan kontrak addendum dan penambahan anggaran 2025. Simak bagaimana inisiatif ini akan menjangkau lebih banyak warga!

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyoroti krusialnya perlindungan bagi pengemudi ojol perempuan yang rentan risiko. Organisasi ini menyiapkan skema bantuan hukum dan kolaborasi strategis untuk mendukung mereka.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan sinergi adat pemerintah krusial bagi pembangunan hukum daerah, menciptakan kepastian hukum berkeadilan dan menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Kalimantan Tengah.

Proposal Indonesia terkait tata kelola royalti digital di World Intellectual Property Organization (WIPO) mendapat sambutan positif dari berbagai negara, menandai langkah strategis dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

DPRD Barito Utara bersama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pembentukan produk hukum daerah, termasuk Ranperda Perlindungan Petani Barito Utara, demi kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah bersinergi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat sentra Kekayaan Intelektual (KI), mendorong akselerasi Perlindungan Paten Kalteng dan inovasi daerah.

Kemenkum Kalteng berhasil merampungkan pembentukan 1.571 Posbakum di seluruh desa/kelurahan, menjadi yang tercepat keempat di Indonesia. Bagaimana capaian ini tingkatkan akses keadilan?