LIVE

Kemenkum NTT Perkuat Posbankum di Tingkat Kelurahan, Akses Keadilan Makin Merata

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

kemenkum ntt
Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.
Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini memperkuat pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan bantuan hukum serta memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam memastikan setiap warga negara memperoleh pendampingan dan pemahaman hukum yang memadai. Masyarakat didorong untuk tidak ragu memanfaatkan layanan Posbankum apabila menghadapi berbagai permasalahan hukum.

Kegiatan pendampingan terbaru dilaksanakan di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pada Jumat (06/3). Kota Kupang sendiri tercatat memiliki sebanyak 51 Posbankum yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota provinsi tersebut.

Peran Strategis Posbankum dalam Akses Keadilan

Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, menyampaikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi Posbankum. Ia menegaskan bahwa kehadiran Posbankum merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui keberadaan Posbankum, pemerintah berupaya mendekatkan layanan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

Posbankum memiliki peran strategis yang sangat penting dalam memberikan informasi hukum, konsultasi hukum, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi. Layanan ini secara khusus ditujukan bagi warga kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum, memastikan mereka tidak terpinggirkan dalam proses hukum. Hal ini juga membantu mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum.

Melalui Posbankum, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum tanpa terkendala biaya atau informasi yang minim. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat. Peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat juga menjadi salah satu target utama dari penguatan Posbankum ini.

Sinergi dan Komitmen Kanwil Kemenkum NTT Wujudkan Layanan Merata

Lurah Liliba, Viktor A. Makoni, memberikan ruang penuh bagi jajaran Kanwil Kemenkum NTT untuk berinteraksi langsung dengan warganya, menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan mediasi terhadap permasalahan tanah masyarakat setempat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pendampingan hingga mencapai penyelesaian damai dan berkelanjutan. Ini menunjukkan fungsi praktis Posbankum di lapangan.

Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menegaskan bahwa pendampingan Posbankum adalah bagian integral dari komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam memperluas akses layanan hukum. Tujuannya adalah agar layanan ini dapat merata hingga ke tingkat kelurahan dan desa di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, tanpa terkecuali.

Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan penguatan terhadap pelaksanaan Posbankum di wilayahnya secara berkelanjutan. Harapannya, sinergi antara Kanwil Kemenkum NTT dan pemerintah kelurahan serta desa semakin kuat dalam mendukung peningkatan kesadaran serta literasi hukum masyarakat setempat.

Keberadaan Posbankum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas sebagai garda terdepan bantuan hukum. Seluruh jajaran didorong untuk aktif melakukan pembinaan dan memastikan layanan bantuan hukum berjalan optimal, profesional, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Salurkan Kurban untuk Warga Hambalang, 1 Sapi per RW

{{caption}}
Prabowo Bakal Bertemu Presiden Macron di Paris, Perkuat Kerja Sama Ini

{{caption}}
Purbaya Tunggu Perintah Prabowo Soal Ganti Bos Bea Cukai

{{caption}}
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dipecat, Terima Suap Rp 1 Miliar

{{caption}}
Danantara Sebut Kepercayaan jadi Kunci Stabilitas Pasar Modal Indonesia

{{caption}}
Kasus Streaming Pornografi, Polisi Bakal Periksa Talent

Topik Terkait
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Sumut Optimalkan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan untuk Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara menggelar pembinaan intensif guna mengoptimalkan layanan Posbankum desa/kelurahan, memastikan akses keadilan lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemenkumham Sumut
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa di Mempawah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

mediasi
{{caption}}
Kemenkumham Kalteng Perkuat Pembinaan Posbankum di Palangka Raya, Pastikan Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Pembinaan Posbankum
{{caption}}
Kemenkum Babel Evaluasi Posbankum Bangka: Optimalkan Layanan Bantuan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melakukan pemantauan dan evaluasi Posbankum di Kabupaten Bangka untuk memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Menkum Resmikan 1.166 Posbankum NTB, Pastikan Akses Keadilan Merata di Setiap Desa

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Bantuan Hukum Gratis
{{caption}}
Kemenkum Sulsel Dorong Posbakum Desa/Kelurahan Perluas Akses Keadilan Masyarakat

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kemenkum Sulsel
{{caption}}
Kemenkumham Kalbar Matangkan Peresmian PosbankumDes/Kel, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kemenkumham Kalbar gencar mematangkan peresmian PosbankumDes/Kel di seluruh wilayahnya. Program ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses keadilan.

PosbankumDes Kel
{{caption}}
Fakta Unik: 127 Desa di Malaka Kini Punya Posbakum, Layanan Hukum Gratis Makin Merata!

Kemenkumham NTT kukuhkan 127 Posbakum Malaka di seluruh desa, memperluas akses layanan hukum gratis hingga akar rumput. Ini wujud komitmen negara untuk keadilan.

Astacita
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkum Kalsel Perluas Jaringan Posbankum di Tanah Laut, Akses Hukum Makin Mudah!

Kemenkum Kalsel resmikan Posbankum di Tanah Laut, memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Apa manfaatnya bagi literasi hukum warga setempat?

Kemenkum Kalsel
{{caption}}
Tahukah Anda? Posbankum di Desa/Kelurahan Perkuat Akses Keadilan, Kurangi Beban Pengadilan

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

posbankum
{{caption}}
Wow, 435 Posbankum Maluku Terbentuk! Kemenkum Perluas Akses Keadilan Hingga Pelosok Desa

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.

Kemenkum Maluku
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkot Kupang dan Kemenkum NTT Perkuat Tata Kelola Hukum serta Posbakum hingga Tingkat Kelurahan

Pemerintah Kota Kupang bersama Kanwil Kemenkum NTT mengintensifkan tata kelola hukum dan Posbakum Kupang hingga kelurahan, memastikan akses layanan hukum mudah dan berkeadilan bagi masyarakat.

Pemkot Kupang
{{caption}}
Tingkatkan Kesadaran Hukum, Kemenkum NTT Intensifkan Pengawasan Kekayaan Intelektual Sumba Barat

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

edukasi hukum
{{caption}}
Kemenkum NTT Harmonisasi Ranperda Manggarai Timur, Perkuat Kepastian Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

harmonisasi hukum
{{caption}}
Kemenkum NTT Dekatkan Layanan Kekayaan Intelektual di CFD Kupang

Dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026, Kemenkum NTT menggelar Mobile IP Clinic di CFD Kupang, mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual dan hukum umum gratis bagi masyarakat.

administrasi hukum umum
{{caption}}
Kemenkum NTT Harmonisasi Rancangan Perbup THR Gaji ke-13 Sumba Timur 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

apbd 2026
{{caption}}
Perkuat Produk Hukum Daerah, Kemenkum NTT dan BPIP Bersinergi Selaraskan Nilai Pancasila

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersinergi memperkuat produk hukum daerah yang selaras dengan nilai Pancasila. Inisiatif ini memastikan regulasi di daerah berkeadilan dan ber

bpip
{{caption}}
Kemenkum NTT Dorong Transformasi Digital Layanan Perseroan Perorangan Melalui AHU Link

Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen mempercepat target kinerja nasional 2026 dengan mendorong transformasi digital layanan Perseroan Perorangan melalui platform AHU Link, demi kemudahan akses masyarakat.

administrasi hukum umum
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Perkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat Lewat Inovasi Mapparede Hukum di Pulau Karampuang

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

bantuan hukum
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

akses keadilan
{{caption}}
Pemkab HSU Penuhi Hak Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Perda Diperbarui

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Babel Perkuat Akses Hukum: Monitor Posbankum Desa Jeruk dan Batu Belubang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

akses hukum
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

akses keadilan