Literasi Hukum

Kejaksaan Negeri Natuna memperkuat literasi hukum bagi mahasiswa STAI Natuna guna membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan, sekaligus mempersiapkan mereka untuk praktik kuliah lapangan.

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka Selatan berkolaborasi membahas kebijakan penerapan aplikasi e-Report JDIHN, bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi informasi hukum daerah.

Kementerian Hukum membekali mahasiswa Universitas Diponegoro tentang pentingnya membangun bisnis legal dan aman melalui podcast, guna menghindari potensi masalah hukum dan praktik pencucian uang.

Kanwil Kemenkumham Babel aktif menggelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas, Bangka Tengah, untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum. Simak detail materi yang disampaikan!

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima PWI Pusat, menegaskan komitmen sinergi dengan pers sebagai sahabat dan mengajak kolaborasi informasi, termasuk untuk HPN 2026.

Pemprov NTT melalui Diskop UKM memfasilitasi Penyuluhan Hukum UMKM NTT di Kota Kupang, bertujuan meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro.

Kemenkum Kalsel resmikan Posbankum di Tanah Laut, memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Apa manfaatnya bagi literasi hukum warga setempat?

Masyarakat Maluku Utara kini semakin mudah mencari aturan perundang-undangan. Kemenkum Malut luncurkan akses hukum digital Malut melalui JDIH, benarkah ini solusi efektif di wilayah kepulauan?