Indeks Reformasi Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.

Pemerintah Kota Bogor mencatat nilai 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025, meraih predikat Istimewa. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.