Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS Perkuat Sinergi Pelayanan Hukum

Kupang, Nusa Tenggara Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kementerian Hukum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pelayanan hukum. Kolaborasi ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta penyediaan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Penguatan sinergi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah TTS serta Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib hukum. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum NTT, Hasran Sapawi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan. Pendampingan ini krusial, terutama dalam proses harmonisasi dan pembentukan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kanwil Kementerian Hukum NTT memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Hasran Sapawi saat menerima kunjungan Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, di Kupang pada Kamis, 23 Januari.

Pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Beberapa poin utama yang didiskusikan meliputi sinergi dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, penguatan pembinaan hukum, serta peningkatan kualitas regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTS.

Pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum NTT memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang disusun tidak hanya memenuhi aspek yuridis. Lebih dari itu, regulasi tersebut juga harus responsif terhadap kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat lokal.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum NTT, Yunus Bureni, menekankan pentingnya keterlibatan perancang sejak tahap awal penyusunan produk hukum daerah. Keterlibatan dini ini sangat vital untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Pendampingan yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penetapan peraturan daerah akan membantu pemerintah daerah menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Ini juga memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

Sinergi yang kuat antara Kanwil Kementerian Hukum NTT dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berlandaskan kepastian hukum. Kerja sama ini diharapkan dapat berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertib hukum.

Sumber: AntaraNews